JAKARTA. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengaku banyak mendapatkan keluhan mengenai beras sejahtera (Rastra) yang tidak layak konsumsi. Padahal, subsidi pangan ini sudah berlangsung selama 19 tahun.

Dalam siaran pers yang diterima KONTAN, Jumat (7/7), Khofifah menuturkan keluhan dari masyarakat cukup banyak. "Mulai dari beras pecah-pecah atau hancur, berkutu, berwarna kuning hingga kehitaman, dan berbau apek," kata Khofifah di Jakarta.

Menurutnya, permasalahan ini seharusnya tidak terus berulang. Pasalnya, dengan Harga Pembelian Beras (HPB) senilai Rp 9.220 per kilogram, semestinya masyarakat menerima beras yang berkategori medium dan layak konsumsi. Harga tebus Rastra sendiri adalah Rp 1.600/kilogram sementara Pemerintah mensubsidi sebesar Rp 7.620/kilogram.

"Kasihan masyarakat kalau mereka diberi beras tidak layak konsumsi. Ironis karena beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia," tuturnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Mensos meminta Pemerintah Daerah mengembalikan beras sejahtera (Rastra) kurang layak kepada Bulog.

Selanjutnya, Bulog berkewajiban menggantinya dengan beras berkualitas lebih baik sesuai kualifikasi berdasarkan HPB.

"Kasihan masyarakat kalau mereka diberi beras tidak layak konsumsi. Ironis karena beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia," tuturnya.

Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Daerah dan Bulog secara aktif turun mengecek langsung seluruh stok beras yang ada di gudang-gudang seluruh Indonesia sebelum didistribusikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa beras yang akan didistribusikan layak konsumsi.   

Jika kemudian ditemukan beras yang sudah rusak dan tidak layak konsumsi, maka Bulog harus segera mengambil langkah tegas dan cermat, sehingga beras tersebut tidak beredar di masyarakat.

Khofifah menambahkan, saat ini Pemerintah terus mengupayakan percepatan konversi Subisidi Pangan (Rastra) ke Bantuan Pangan. Konversi ini yang akan memberikan jaminan kualitas beras dan berbagai jenis sembako lainnya antara lain gula, minyak, tepung terigu, dan telur.

"Prosesnya dilakukan secara bertahap. Tahun 2017 ini baru mencapai 1,28 juta keluarga. Namun, tahun 2018 mendatang jumlahnya berkali lipat menjadi 10 juta keluarga," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie