KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan swasembada pangan, terutama beras, dapat tercapai pada empat sampai lima tahun ke depan. Untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementan mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk mencapai swasembada pangan. Intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di daerah sentra pangan. Selain itu, Kementan juga fokus pada optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar.
Baca Juga: Pemerintah Ingin Cetak Satu Juta Hektare Sawah Adapun ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian dilakukan melalui pencetakan sawah baru seluas 3 juta hektar, yang tersebar di beberapa daerah seperti Merauke (1 juta hektar), Kalimantan Tengah (500.000 hektar), Kalimantan Selatan (300.000 hektar), Sumatera Selatan (200.000 hektar), serta beberapa wilayah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara. Menurut Amram, salah satu program andalan pemerintahan Prabowo Subianto tersebut bakal digarap keroyokan sejumlah kementerian dan lembaga. Sejatinya, Prabowo telah menugaskan Kementan dan sejumlah kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan swasembada pangan. Kementerian Pekerjaan Umum akan menyiapkan dan membenahi irigasi dan badan usaha milik negara (BUMN) akan menyiapkan benih dan pupuk. ”Saya sudah bertemu Menteri Pekerjaan Umum, yang akan menyiapkan irigasinya dalam kurun waktu dua tahun. Kalau irigasi siap dua tahun, saya yakin swasembada pangan bakal terwujud dalam kurun waktu empat tahun,” ujarnya di kantor Kementan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
Baca Juga: Kejar Target Swasembada Pangan, Erick dan Amran Bahas Peran Perusahaan BUMN Terkait Pada pekan lalu, Amran mengaku telah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan sejumlah jajaran direksi BUMN kluster pangan. Dalam kesempatan itu, BUMN berkomitmen untuk menyediakan benih unggul melalui PT Syang Hyang Seri. BUMN melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) juga akan menjaga stok dan kelancaran distribusi pupuk, termasuk pupuk subsidi. Amran juga menegaskan, komitmen pemerintah dalam mencapai swasembada pangan tidak boleh terhambat oleh praktik korupsi. “Kami akan terus bekerja keras untuk membangun kepercayaan publik dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujarnya. Di samping bersih-bersih pejabat yang terlibat korupsi, Amran juga melakukan efisiensi anggaran APBN. Yang mana Kementan telah melakukan refocusing anggaran Rp 1,7 triliun. “Alhamdulillah hasilnya sesuai BPS, peningkatan produksi baru tadi itu kita ada meningkat, bukan data dari saya, BPS, itu kurang lebih Rp 12 triliun, peningkatan produksi 1 juta ton beras pada saat musim kemarau, berarti itu Rp 12 juta triliun nilainya, artinya refocusing anggaran kita efisiensi itu berhasil,” ungkapnya. Sejak menjabat kembali sebagai Mentan pada Oktober 2023 lalu dan kembali ditunjuk menjadi Mentan di Kabinet Merah Putih, Amran terus bergerak cepat melakukan bersih-bersih jajaran Kementan yang terlibat dalam korupsi.
Baca Juga: Kementan Gandeng Pemda Dorong Perluasan Areal Tanam Padi di Kalimantan Selatan Terbaru, Amran mengaku telah copot jabatan anak buahnya yang diduga terlibat korupsi senilai Rp 700 juta. Adapun pegawai yang dicopot ini menduduki jabatan eselon II Kementan atau setingkat direktur. Pencopotan dengan penonaktivan jabatan tersebut karena adanya laporan melalui nomor telepon pengaduan yang pada beberapa waktu lalu disebar Amran. "Baru saja kami copot direktur, salah satu direktur di Kementerian Pertanian. Baru saja kami tanda tangan penonaktifannya. Kami tanya yang bersangkutan bahwa telah melakukan pelanggaran, berkat informasi nomor HP yang teman-teman wartawan sebar," ujarnya. Ketika ditanya lebih jauh, kasus apa yang menjerat pegawai Kementan itu, Amran tidak menjelaskan lebih detail. Dia hanya mengatakan bahwa oknum pegawai Kementan itu telah menerima fee.
Baca Juga: Kementan Sebut Perusahaan Brasil Akan Pasok 100.000 Sapi ke Indonesia "Tetapi yang bersangkutan bahwa mengaku tidak minta fee, tapi diberikan," sebutnya. "Fee Rp 700 juta, yang diakui Rp 500 juta," imbhuhnya.
Amran bilang, Inspektorat Jenderal Kementan masih melakukan pemeriksaan kepada tiga pegawai Kementan yang terlibat kasus tersebut. "Ada pemeriksaan, sementara tiga orang lagi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli
