KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah menggodok rencana penjualan beras menjadi satu harga baik medium maupun beras premium.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa kebijakan ini tidak bisa dirumuskan begitu saja, meski demikian pihaknya telah mengantongi restu dari Komisi IV DPR RI untuk membuat aturan tersebut.

“Doakan, Ibu Ketua (Komisi IV DPR Titiek Soeharto) sudah perintahkan tadi, kita tidak boleh buru-buru. Ini persoalan hajat hidup orang banyak. Nggak boleh langsung gegabah mengambil keputusan. Kita sudah tiga kali rakortas,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8).

Badan Usaha Patuh, Pekerja Terlindungi JKN

Baca Juga: Mentan Amran Klaim Harga Beras Turun Setelah Operasi SPHP Bulog

Amran mengklaim bahwa saat ini harga beras sudah mulai turun di pasaran, kondisi ini disokong dengan masuknya masa panen raya kedua di 2025.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga tengah gencar menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga Bulog untuk membenahi tata kelola beras di tanah air.

Dia bilang, mengenai wacana satu harga beras ini pemerintah masih baru mulai menggodok kebijakan tersebut.

“Kami juga mempertanyakan mengenai satu harga itu, ternyata masih baru digodok, belum selesai. Masih benar-benar digodok mana yang baiknya buat masyarakat,” ungkapnya di lokasi yang sama.

Baca Juga: Anomali, Panen Meningkat Tapi Terjadi Kelangkaan Beras

Lebih lanjut, Titiek menekankan bahwa dalam mengeluarkan kebijakan satu harga ini diharapkan tidak gegabah dan memperhitungkan yang terbaik untuk masyarakat.

“Jangan terburu-buru, nanti diterapkan satu harga nggak tahunya ini nggak cocok gitu buat kita. Nanti Pak Presiden harus mencabut lagi, jadi harus benar-benar,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News