KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPPJPH) dipastikan tidak akan menggerus kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI dinilai masih memiliki tiga kewenangan utama. Antara lain dalam menentukan fatwa kehalalan dalam konteks agama. Selain itu, MUI juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan auditor. "Auditor, mereka yang punya kualifikasi tertentu untuk memeriksa kehalalan," ujar Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di kompleks istana kepresidenan, Kamis (7/2). MUI juga dapat memberikan kewenangan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH tersebut nantinya dapat memeriksa kehalalan produk yang dlakukan oleh auditor yang tersertifikasi. Meski begitu, sertifikat halal tidak lagi diterbitkan oleh MUI. Sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga baru di bawah Kementerian Agama (Kemnag).
Menteri Agama pastikan rancangan peraturan produk halal tidak gerus kewenangan MUI
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPPJPH) dipastikan tidak akan menggerus kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI dinilai masih memiliki tiga kewenangan utama. Antara lain dalam menentukan fatwa kehalalan dalam konteks agama. Selain itu, MUI juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan auditor. "Auditor, mereka yang punya kualifikasi tertentu untuk memeriksa kehalalan," ujar Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di kompleks istana kepresidenan, Kamis (7/2). MUI juga dapat memberikan kewenangan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH tersebut nantinya dapat memeriksa kehalalan produk yang dlakukan oleh auditor yang tersertifikasi. Meski begitu, sertifikat halal tidak lagi diterbitkan oleh MUI. Sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga baru di bawah Kementerian Agama (Kemnag).
