JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, tengah menyiapkan revisi Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan demi memuluskan wacana penghapusan PBB.

"Kami siapkan RUU PBB, kami mengusulkan revisi itu," kata Ferry di Gedung DPD, Senayan, Senin (16/2) kemarin. Revisi ini diperlukan guna mengubah ketentuan wajib pajak yang dikenakan PBB.

Tapi, penghapusan PBB tidak berlaku bagi pemilik tanah dan bangunan komersil seperti kios, restoran, hotel dan kontrakan.

Bank Digital Ini Berikan 100 Kali Transfer Gratis Per Bulan Bagi Nasabah

"Kami tidak mengurusi pajak, tapi yang kami perhatikan adalah supaya tidak ada beban yang berlebihan atas tanah. Kami merasa bahwa betapa banyak beban-beban yang tidak jelas tentang tanah," katanya.

Meski PBB kini masuk sebagai kas daerah, Ferry meyakini wacana penghapusan PBB tidak akan berimbas tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat karena tidak semua pihak mendapat pembebasan PBB.

Realisasi wacana penghapusan pajak dipekrirakan paling cepat terjadi di tahun anggaran 2016. (Wahyu Aji)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News