KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga LPG jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 aman.

“Kemarin kami sudah melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional, dan di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG,” tutur Bahlil kepada awak media di Istana Kepresidenan, Rabu (4/3/2026).

Maka dari itu, ia menghimbau agar masyarakat tidak perlu meragukan terkait stok BBM dan LPG, meskipun terjadi dinamika global sedang memanas antara Iran dan Israel.

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Baca Juga: Prabowo Panggil Zulhas hingga Bahlil ke Istana Sore ini, Apa yang Akan Dibahas?

Terkait harga, ia menegaskan bahwa harga BBM, khususnya BBM subsidi, dipastikan tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya.

“Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran. Tetapi kalau untuk harga BBM yang non-subsidi, itu memang mekanisme pasar, dan itu kan sesuai dengan permen tahun 2022 daripada SDM,” ungkapnya.

Adapun ia menjelaskan bahwa pernyataannya mengenai persediaan BBM yang mencapai 20 hari tidak perlu disalah persepsikan. Ia menambahkan, sejak lama, kemampuan penyimpanan atau daya tampung BBM di Indonesia memang berada pada kisaran 21 hingga 25 hari. Standar nasional minimal berada di level 20 hingga 21 hari, sedangkan kapasitas maksimal sekitar 25 hari.

Berdasarkan data dari Pertamina dan Dewan Energi Nasional, rata-rata stok saat ini berada di kisaran 22 hingga 23 hari. Ia menegaskan bahwa keterbatasan tersebut bukan karena pemerintah tidak mampu menyiapkan stok lebih dari 23 hari, melainkan karena kapasitas penyimpanan yang memang belum mencukupi.

“Nah sekarang ini pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo, memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage, supaya ketahanan energi kita ada,” jelasnya.

Targetnya, kapasitas penyimpanan tersebut direncanakan dapat mencapai hingga tiga bulan, sejalan dengan standar minimum konsensus global.

Baca Juga: Konflik AS-Iran Masih Memanas, Pemerintah Belum Buka Peluang Tambah Bansos

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News