KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap potensi adanya perubahan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru atau RUPTL PLN 2025–2034. “Saya juga akan berencana untuk merubah RUPTL,” ungkap Bahlil di Istana Merdeka, Kamis (12/03/2026). Potensi perubahan atas RUPTL terhijau sepanjang sejarah Indonesia itu diungkap Bahlil usai menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan target dari Satgas EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi).
Sebagai informasi, Satgas EBTKE adalah Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret 2026. Dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang bertujuan mempercepat pembangunan 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), konversi motor listrik, dan efisiensi energi dalam 3-4 tahun.
Baca Juga: RUPTL Baru Butuh Rp 3.000 Triliun, PLN Andalkan Sokongan Danantara dan Peran Swasta “Saya tadi menghadap Bapak Presiden dipanggil untuk melaporkan perkembangan pembahasan Satgas EBTKE, energi baru terbarukan dan konversi kendaraan dari bensin ke listrik,” jelas Bahlil. Dia menambahkan, Satgas yang baru seumur jagung tersebut telah melakukan rapat perdana yang dihadiri 8 menteri termasuk PLN. Dalam tahap pertama, Bahlil bilang Satgas EBTKE akan mulai mengganti pembangkit-pembangkit berbahan diesel Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan PLTS dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). “Mungkin pas hari raya ini sudah bisa action. Dan pertama yang kita akan selesaikan adalah diesel-diesel, yang dari (menggunakan bahan bakar) solar, akan kita selesaikan semua dengan PLTS dan juga adalah geotermal. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan,” tambah Bahlil. Adapun, PLTD yang akan ‘dimatikan’ ungkap Bahlil akan tersebar di berbagai di daerah di Indonesia. “Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, terutama Pembangkit-Pembangkit yang selama ini memakai solar,” kata dia. Sebelumnya dalam catatan Kontan, fleksibilitas dalam target RUPTL juga telah diungkap oleh Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.
Baca Juga: Prabowo Minta Menteri ESDM Genjot PLTS dan Konversi Motor Listrik dalam 3–4 Tahun Tidak saklek-nya target terlihat dari adanya revisi Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam paparannya, Darmawan sempat mencontohkan mengenai target Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang akan memakan waktu lama. Sehingga, sampai 2040, target Pembangunan PLTN yang dibidik adalah sebesar 7.000 megawatt atau 7 gigawatt. “Penambahan 7 GW pembangkit listrik tenaga nuklir sebenarnya sejalan dengan model dari Badan Energi Internasional (IEA), PLN, dan tim modeling Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” kata Darmawan dalam agenda Pembukaan Workshop Small Modular Reaktor (SMR) di Jakarta, Selasa (03/03/2026).
Menurutnya, membutuhkan waktu 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, hingga 13 tahun untuk menyelesaikan pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi hal itu tidak tercantum dalam RUPTL yang ada. “Karena dalam diskusi dengan Menteri Energi, ada harapan bahwa RUPTL akan diperpanjang hingga 2040 untuk mengakomodasi desain dan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir hingga 2040, di mana kapasitasnya tidak akan 500 MW, tetapi akan menjadi 7.000 MW,” ungkap dia.
Baca Juga: Transisi Energi Desa Lewat PLTS 80 GW Dinilai Perlu Dukungan Sistem Kelistrikan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
