KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa untuk mengatasi masalah banjir Ibu Kota Negara semua bertanggung jawab baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

“Jangan dibeda-bedakan kewenangannya karena ini ibu kota negara, semua bertanggung jawab. Yang penting jangan ada duplikasi pekerjaan. Ini yang dari dulu. Saya ini kan di PU kan sejak kepala seksi, kepala seksi, kepala subdit, direktur, Dirjen SDA, jadi saya kenal semua dengan Kepala Dinas SDA provinsi. Ketemunya pun di lapangan, pasti di Manggarai jam 2 malam, jam 6 pagi, pasti ketemu kalau pas kondisi hujan begini,” ujar Menteri PUPR, Selasa (25/2) dilansir dari laman Setkab.

Komitmennya, menurut Menteri PUPR, jangan ada yang duplikasi sehingga pompa mana saja yang datang itu duluan, karena ini ibu kota negara.

“Itu kan kewenangan itu hanya untuk supaya sistematika saja tetapi kalau dalam kondisi darurat banjir nah itu kita harus semua bertanggung jawab,” ujarnya.

Baca Juga: Asdeki perkirakan kerugian akibat banjir bisa ratusan miliar

Lebih lanjut, Menteri PUPR menyampaikan bahwa kondisi sungai, Selasa (25/2) kemarin, yang status siaga 2 hanya di Pintu Air Manggarai dan Karet, yang lainnya masih 4 dan 3.

“Jadi itu kesimpulannya memang drainasenya yang mungkin kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air, intensitas hujannya,” tambahnya.

Kementerian PUPR, menurut Basuki, sekarang sedang membuat pompa yang di Sentiong, jadi di hilir pompa Ancol, dibuat open sekarang ini sehingga kalau air pasang masuk ke sini, makanya Kali Item sekarang banjir.

Editor: Yudho Winarto