KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan, akuntabilitas anggaran yang tercermin melalui mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran program, sangat penting untuk memastikan pembelanjaan uang negara tepat sasaran. "Mulai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah-red), ke Renstra (Rencana Strategis-red), bahkan hingga Rakorgub (Rapat Koordinasi Gubernur-red) pun disertakan dalam materi pembahasan konreg. Ini menunjukkan keterbukaan kita, tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah tetapi juga untuk menyinergikan program pemerintah pusat dengan provinsi,” kata Basuki saat menutup secara resmi Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR Tahun 2021 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (8/4). Sejumlah isu yang mengemuka dalam konreg yang berlangsung sejak 15 Maret ini, antara lain isu konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, ketahanan pangan, dan ketahanan terhadap bencana. Di samping itu, masih ada paket pekerjaan yang belum bermanfaat secara optimal karena masih lemahnya komitmen daerah untuk pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.
Menteri Basuki ingatkan pembelanjaan uang negara harus tepat sasaran
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan, akuntabilitas anggaran yang tercermin melalui mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran program, sangat penting untuk memastikan pembelanjaan uang negara tepat sasaran. "Mulai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah-red), ke Renstra (Rencana Strategis-red), bahkan hingga Rakorgub (Rapat Koordinasi Gubernur-red) pun disertakan dalam materi pembahasan konreg. Ini menunjukkan keterbukaan kita, tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah tetapi juga untuk menyinergikan program pemerintah pusat dengan provinsi,” kata Basuki saat menutup secara resmi Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR Tahun 2021 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (8/4). Sejumlah isu yang mengemuka dalam konreg yang berlangsung sejak 15 Maret ini, antara lain isu konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, ketahanan pangan, dan ketahanan terhadap bencana. Di samping itu, masih ada paket pekerjaan yang belum bermanfaat secara optimal karena masih lemahnya komitmen daerah untuk pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.