KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang melakukan perombakan besar-besaran terhadap bisnis BUMN. Ada beberapa transformasi yang sudah dan tengah dilakukan oleh Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu pembicara dalam Webinar Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) pada Sabtu (27/6). Adapun tema yang diangkat adalah "Sinergisitas Kolabirasi Alumni Melalui Inovasi Menyongsong Kebangkitan Ekonomi dan Demokrasi Pasca Covid-19" Baca Juga: UNPAD gelar dialog kebangkitan ekonomi & demokrasi, Menko Airlangga: Ekonomi membaik
Selain itu juga ada Rektor Unpad Rina Indiastuti dan Tina Talisa Alumni FKG Unpad yang sekarang menjadi Juru Bicara BKPM. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, dirinya tidak ingin mengungkit masalah pada Kementerian BUMN era sebelumnya. Namun, memang ada beberapa yang mesti diperbaiki agar BUMN menjadi mandiri. "Fokus BUMN kami ingin mapping yang lebih jelas, yang punya nilai ekonomi, pelayanan publik dan mana yang keduanya," kata Erick. Misalnya, Telkom dan Telkomsel dan Bank Mandiri pasti mementingkan bisnisnya, tetapi seperti Bulog, Pupuk harus mementingkan pelayanan publik. "Bukan berarti perusahaannya babak belur atau merugi," ungkapnya. Dengan adanya mapping ini maka beban manajemen akan jelas. "Tidak tercampur-campur, dalam menentukan KPI dan tantiem ini yang kita benahi," imbuh dia. Baca Juga: Terbukti! Kebijakan New Normal bikin ekonomi di Kepri tumbuh 28% & DKI Jakarta 21% Sebab, kata Erick bonus itu di masing-masing BUMN berbeda maka harus ada standar yang jelas. Lalu, dinamika portofolio BUMN, kata dia, pihaknya sudah mendapat Kepres bahwa Kementerian BUMN bisa menutup, menggabungkan, dan membentuk kemitraan strategis sehingga BUMN bisa mandiri dan tidak lagi disusui. "Dari jumlah BUMN yang 142 jadi 107, dan kedepannya hanya 70 BUMN saja," imbuh dia. Misalnya, untuk penanganan proyek strategis sebelumnya Kementerian BUMN meminta pembiayaan PSO menjadi tanggung jawab BUMN. Namun, untuk saat ini Erick akan mengubah bahwa BUMN tetap bertanggung jawab terhadap pembiayaan PSO melalui formalisasi pendanaan pemerintah. "Ini yang mengganggu kalau soal PSO yang tercampur. Kami sedang berbicara Kementerian Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, bagaimana kita bisa formalisasi yang sehat mengenai PSO yang ada di BUMN. Kedepan PSO menjadi single data entry ke rakyat jadi jelas kinerja BUMN terukur. Tetapi ini ada benang merah terlihat supaya pupuk, listrik, elpiji ke market yang membutuhkan jangan sampai datanya bias," ujar dia. Baca Juga: Dialog UNPAD, Menko Airlangga: Kekompakan ASEAN jadi kunci keluar dari krisis Lalu, soal pembangunan ekosistem, dulu berfokus pada sinergi antar BUMN. Namun, sekarang Erick ingin BUMN membangun ekosistem sehat dengan kolaborasi antara BUMN, BUMD, BUMDes, swasta, dan mitra strategis. "BUMN jadi menara gading dulu, kita mau bangun ekossistem yang sehat," tutur dia.