JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Pertamina (BUMN) Rini Soemarno ingin agar PT Pertamina (Persero) bisa mewujudkan cita-cita pemerintah agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat di bidang energi.

Untuk mencapai itu semua, kondisi keuangan Pertamina menjadi sangat menentukan. “Oleh karena itu di tahun 2015 ini, kami mengusulkan Pertamina tidak membayar dividen. Dan bilamana dimungkinkan dan diperlukan, apakah dibutuhkan Penyertaan Modal Negara,” kata Rini, di kantornya, Jakarta, Senin (8/12). 

Rini menjelaskan, dividen tahun depan-–kalau boleh tidak disetor-–akan diperuntukkan investasi yang memang dibutuhkan di bidang energi. Misalnya, menjalin kerjasama dalam hal pembangunan kilang, atau investasi untuk pembangunan fasilitas penyimpanan (storage facilities), dan lain sebagainya. 

Sekadar informasi, Pertamina untuk tahun buku 2014 menyetor dividen pada negara sebesar Rp 9,5 triliun.

Tidak ada privatisasi

Meski proyek-proyek yang akan dikerjakan Pertamina ke depan membutuhkan investasi yang tidak sedikit, Rini memastikan tidak ada niat untuk melakukan privatisasi, hanya untuk mendapat pembiayaan.

“Kemarin ada yang mempertanyakan mengenai privatisasi Pertamina, saya jawab tidak ada pemikiran untuk melakukan privatisasi Pertamina,” tegas Rini. Malah, lanjut Rini, Kementerian BUMN melihat kemungkinan Pertamina menjadi perusahaan yang lebih transparan, yang menganut standar global.

“Karena itu, kami sedang memikirkan bagaimana kalau Pertamina itu mengeluarkan obligasi yang apakah itu di New York atau di Indonesia. Ini juga untuk mendorong Pertamina untuk bisa memiliki standar yang sama dengan perusahaan-perusahaan minyak dunia lainya,” ucap dia. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia