JAKARTA. Kinerja menteri-menteri ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) di enam bulan pertama kabinet kerja masih dinilai belum optimal. Beberapa kementerian yang menjadi sorotan adalah Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto mengatakan, di Kemtan masih banyak persoalan yang menggelayuti terutama mengenai target produksi komoditas pangan. "Berbagai kelangkaan (produksi) kemarin harus banyak berbenah," kata Eko, akhir pekan lalu.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga dinilai kurang dapat bekerja dengan baik terkait dengan kenaikkan beberapa kebutuhan masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji yang terjadi dalam waktu yang berdekatan.

Sebagai menteri koordinator, seharusnya Menko Perekonomian dapat mengatur rencana-rencana kenaikan harga kebutuhan masyarakat tersebut. "Ini berkaian dengan dampak ke masyarakat. Daya beli masyarakat turun. Baru BBM naik, kemudian Elpiji naik. Menko seharusnya atur ritme," kata Eko.

Meski demikian, Eko menilai ada beberapa kementerian yang menunjukkan kinerja yang baik. Diantaranya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan (Kemdag). KKP dinilai responsif terhadap pencurian ikan ilegal dan masuknya kapal-kapal asing.

Sementara Kemdag dinilai baik kinerjanya dengan tidak terlalu cepat memberikan izin impor untuk komoditas-komoditas yang dapat dihasilkan didalam negeri. "Ada indikasi positif kemampuan, kuat untuk tidak impor walau ada tekanan," kata Eko.

Meski demikian bila di ranking 1-5, Eko memberikan penilaian 2,5 bagi kinerja menteri-menteri ekonomi Jokowi-JK di enam bulan pertamanya. Eko bilang, saat ini masih banyak program yang belum diimplementasikan oleh para menteri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia