KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi era Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita, mengungkapkan kunci utama dalam memperkuat nilai tukar rupiah saat krisis moneter 1998 adalah pemulihan kepercayaan pasar, bukan sekadar kebijakan moneter ekspansif seperti pencetakan uang.

Menurut Ginandjar, setiap krisis memiliki karakter berbeda, termasuk krisis moneter 1998 yang dipicu oleh runtuhnya kepercayaan terhadap fundamental ekonomi dan sistem keuangan Indonesia.

"Yang paling utama dalam menghadapi krisis moneter apa pun penyebabnya, kalau pemikiran saya, adalah rupiah. Kalau rupiahnya dipakai untuk spekulasi atau investasi, itu enggak apa-apa. Tapi bagaimana mengembalikan kepercayaan rupiah tidak terlalu jatuh," ujarnya dalam sesi diskusi buku Ginandjar Kartasasmita: Pengabdian dari Masa ke Masa, Perjalanan, Pergulatan dan Pemikiran, serta Syukuran Ulang Tahun ke-85 Ginandjar Kartasasmita di Menara Kompas, Kamis (9/4/2026).

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Baca Juga: Prabowo Targetkan Indonesia Setop Impor BBM dalam 2 Hingga 3 Tahun Lagi

Mantan Politikus Golkar ini menegaskan, pencetakan uang dalam jumlah besar bukan solusi. Sebaliknya, pemerintah harus memastikan rupiah kembali dipercaya sebagai alat investasi dan transaksi oleh masyarakat maupun pelaku pasar.

Ginandjar menjelaskan, pada masa krisis, tekanan terhadap rupiah terjadi akibat derasnya arus keluar devisa. Banyak pihak memborong dolar AS sehingga cadangan devisa terkuras dan perbankan kekurangan likuiditas valas.

Untuk menahan pelemahan lebih lanjut, pemerintah saat itu menggandeng lembaga internasional seperti International Monetary Fund, World Bank, dan Asian Development Bank guna mendapatkan dukungan devisa.

"Karena pada waktu itu devisa kita sudah habis, tergerus keluar. Karena devisanya dibeli, diborong, jadi di bank-bank itu kosong. Jadi untuk sementara kita dapat dukungan devisa dari IMF, dari World Bank, yang memang dipersyaratkan ada berbagai syaratnya. Tapi itu kita butuhkan untuk menjaga agar supaya rupiahnya tidak lebih banyak menurun dan secara perlahan meningkat," jelasnya.

Namun, dukungan tersebut tidak datang tanpa syarat. Salah satu kunci agar bantuan internasional mengalir adalah menjaga transparansi dan memastikan tidak terjadi korupsi dalam pengelolaan dana.

Menurut Ginandjar, kepercayaan dari lembaga internasional akan berdampak langsung pada persepsi pasar. Jika pasar melihat ekonomi dikelola dengan baik, maka aliran modal asing akan kembali masuk dan memperkuat rupiah.

Selain itu, koordinasi erat antar otoritas ekonomi menjadi faktor penting. Ia menyebut peran Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sangat krusial dalam menjaga stabilitas kebijakan selama krisis.

Dalam bukunya yang baru diluncurkan berjudul, Ginandjar Kartasasmita: Pengabdian dari Masa ke Masa, Perjalanan, Pergulatan dan Pemikiran, Ginandjar juga mengungkapkan pemerintah mengambil langkah drastis dengan menutup 16 bank pada 1998 untuk membersihkan sistem perbankan dari institusi yang tidak sehat. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan kredibilitas sektor keuangan di mata internasional.

Baca Juga: Dibuka Bulan Ini! Purbaya Buka Loker Bea Cukai untuk Lulusan SMA

Krisis rupiah kala itu berdampak luas, termasuk lumpuhnya perdagangan internasional karena bank-bank Indonesia kehilangan kepercayaan untuk membuka letter of credit (L/C).

Ginandjar menuturkan, tim ekonomi saat itu menargetkan penguatan rupiah ke bawah Rp 10.000 per dolar AS sebagai level psikologis yang dapat diterima pasar. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil.

“Dalam waktu sekitar satu setengah tahun, rupiah bisa kembali ke kisaran Rp 8.000–Rp 7.000 per dolar AS dari sebelumnya sempat menyentuh Rp 16.000,” ungkapnya.

Ia menyimpulkan, krisis moneter pada dasarnya adalah krisis kepercayaan. Oleh karena itu, pemulihan harus difokuskan pada upaya mengembalikan keyakinan pasar, baik domestik maupun global, terhadap prospek ekonomi Indonesia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News