KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya peran perbankan nasional dalam mendukung hilirisasi dengan menyalurkan kredit hilirisasi.

Bahlil mengatakan, selama ini pembiayaan proyek-proyek hilirisasi, seperti pembangunan smelter, lebih banyak dibiayai oleh perbankan asing. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia.

"Selama ini kan banyak para pakar mengatakan bahwa hilirisasi itu bagus, tapi manfaat nilai tambahnya kan tidak dirasakan oleh pemerintah Indonesia secara maksimal. Sebagian besar malah dinikmati oleh asing," kata Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (15/1).

Baca Juga: Aneka Tambang (ANTM) Bakal Bangun Pabrik Manufaktur Logam Mulia di Gresik

Lebih lanjut, ketika pembiayaan berasal dari perbankan asing, pengembalian pokok dan bunga pinjaman harus dikirim kembali ke luar negeri. Hal ini menyebabkan sebagian besar keuntungan ekonomis dari hilirisasi tidak beredar di dalam negeri. Oleh karena itu, perbankan nasional perlu mengubah pendekatan kreditnya untuk memprioritaskan pembiayaan yang mampu menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan.

"Sekarang perbankan nasional harus melek nih. Ini pasar bagus dan menjadi bagian dari upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jangan hanya memberikan kredit konsumsi, tetapi juga kredit yang memiliki multiplier effect, seperti untuk proyek-proyek hilirisasi," tegasnya.

Bahlil menyoroti pentingnya perbankan nasional memberikan pinjaman berkualitas dengan suku bunga yang kompetitif dan jangka waktu panjang. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih besar, termasuk penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Menurutnya, proyek-proyek hilirisasi, seperti pembangunan smelter dengan masa pengembalian modal (break even point) selama 6-7 tahun, seharusnya menarik bagi perbankan.

"Kalau kita mau kolektif, ini harus menjadi kesadaran bersama. Uang yang dikelola perbankan nasional kan pada dasarnya uang rakyat. Jadi, kredit yang diberikan harus lebih banyak dialokasikan untuk mendukung hilirisasi dengan tingkat pengembalian internal (IRR) yang baik," lanjut Bahlil.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satuan tugas ini diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 3 Januari 2025.

Dikutip dari salinan Keppres, Jumat (10/1/2025), Satgas dibentuk untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita dalam percepatan hilirisasi sumber daya alam dan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Baca Juga: Satgas Hilirisasi Energi Terbentuk, Perhapi: Hilirisasi Bukan Tujuan Akhir

Selanjutnya: Erajaya Active Lifestyle Hadirkan DJI Flip

Menarik Dibaca: Robert Kiyosaki Sebut, Bitcoin Membuat Orang Menjadi Kaya dengan Mudah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati