KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transformasi bisnis yang digagas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diharapkan mampu menciptakan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik yang lebih efisien. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati listrik yang terjangkau, andal, dan tetap mengutamakan kualitas.

"PLN perlu melakukan berbagai upaya optimal agar tercipta BPP tenaga listrik yang efisien, sehingga kita dapat menyediakan tenaga listrik yang berkualitas, andal, ramah lingkungan dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam siaran pers di situs Kementerian ESDM, Rabu (21/10).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan PLN yakni melalui pengaturan manajemen rantai pasok dari energi primer serta menjaga sinergisitas antar stakeholder.

Baca Juga: PLN hadirkan listrik 24 jam di 8 desa terpencil kabupaten Kupang

Pengelolaan System Avarage Interruption Duration Index (SAIDI) dan System Avarage Interruption Frequency Index (SAIFI) menjadi penting untuk dilakukan PLN apabila ingin mewujudkan hal tersebut.

Saat ini, PLN mengusung empat pilar dalam menyosong industri 4.0, yakni green, lean, innovative, dan customer focused. Adaptasi atas perkembangan zaman ini pun diapresiasi oleh Arifin guna mendorong bisnis yang berkelanjutan.

"Saya yakin dengan transformasi PLN bisa mewujudkan bisnis ketenagalistrikan yang lebih sehat dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.

Arifin menyarankan PLN juga meningkatkan konsep pelayanan yang lebih memprioritaskan pelanggan. Kepuasan dan kedekatan dengan pelanggan akan menjadi titik penting bagi keberlangsungan usaha PLN.

"Salah satu konsep yang harus dilakukan manajemen PLN adalah tidak kaku dan menerapkan human oriented," jelas dia.

Baca Juga: PLN sukses mengalirkan listrik ke dua pulau terpencil di Kepulauan Riau

Kementerian ESDM pun terus berkomitmen mendukung proses transformasi bisnis yang dilakukan oleh PLN, terutama dalam efisiensi BPP listrik.

Beberapa langkah kebijakan yang sudah diimplementasikan antara lain berupa kebijakan energi primer pembangkit batubara dan gas, pengaturan harga pembelian tenaga listrik dari IPP berdasarkan BPP, optimalisasi energi campuran pembangkitan dengan mengurangi pembangkit berbasis BBM.

Ada pula pengendalian biaya pembentuk BPP baik fixed cost dan fuel cost serta pengendalian efisiensi penyediaan tenaga listrik dari pembangkitan dilakukan melalui pengaturan spesifik fuel consumption pembangkit oleh pemerintah hingga sisi penyaluran lewat pengaturan susut jaringan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto