KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada kenaikan harga LPG hingga BBM. Meski begitu, Arifin mengakui eskalasi di timur tengah dapat berdampak ke harga BBM. Saat ini pemerintah terus memantau perkembangan yang ada. Pemerintah berharap tidak ada lagi eskalasi di timur tengah, termasuk yang terkait konflik Iran-Israel.
"Kalau harga minyak naik US$ 1 itu bisa naik sekitar Rp 3,5 triliun - Rp 4 triliun untuk kompensasi dan subsidi," ujar Arifin usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (16/4). Belum lagi, lanjut Arifin, dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ia mengimbau perlunya hemat energi dan pemerintah akan terus berupaya menganggarkan program subsidi energi. "Sekarang (harga BBM) kita tahan, sementara stok aman," terang Arifin.
Baca Juga: Bukan dari Timur Tengah, Indonesia Justru Banyak Impor BBM dari Singapura Arifin berharap harga minyak tidak sampai menyentuh US$ 100 per barel. Sebab, jika sudah menyentuh harga itu akan berdampak pada melonjaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM. Eskalasi juga akan berdampak pada terganggunya suplai dan meningkatnya biaya logistik pengiriman minyak dunia. Lebih lanjut Arifin mengungkapkan, impor minyak mentah Indonesia dari Arab Saudi. Lalu, impor LPG dari Uni Emirat Arab (UAE) dan Amerika Serikat. Sedangkan, impor BBM Indonesia dari Malaysia, Singapura, dan India. Arifin menilai, jika suplai BBM Malaysia dan Singapura terdampak eskalasi, maka tak menutup kemungkinan akan berdampak juga pada suplai BBM ke Indonesia. Di sisi lain, pemerintah mencoba mencari alternatif pasokan. Namun, hal itu juga akan berdampak pada kenaikan biaya yang juga perlu diantisipasi. "Jangan sampai eskalasi berkelanjutan, makanya semua negara-negara berupaya supaya jangan terjadi eskalasi berkelanjutan," tutur Arifin.
Baca Juga: Menilik Upaya Pertamina Menjaga Harga dan Stok BBM Tetap Stabil Seperti diketahui, asumsi ekonomi makro dalam APBN 2024 terkait harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) dipatok sebesar US$ 82 per barel. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat subsidi energi pada tahun 2024 sebesar Rp 189,1 triliun. Alokasi subsidi tersebut meningkat 1,73%, bila dibandingkan dengan usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang sebesar Rp 185,9 triliun.
Secara rinci, alokasi subsidi LPG 3 kg disepakati naik menjadi Rp 87,5 triliun atau untuk 8,03 juta metrik ton. Sedangkan alokasi subsidi jenis BBM tertentu disepakati Rp 25,8 triliun untuk 19,58 juta kiloliter BBM. Lalu, anggaran subsidi listrik tahun 2024 adalah Rp 75,83 triliun yang terdiri dari anggaran subsidi listrik tahun berjalan sebesar Rp 73,24 triliun dan anggaran kurang bayar subsidi listrik tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2,58 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo .
