KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan kembali memberikan relaksasi ekspor bijih bauksit. Ekspor bauksit telah dilarang sejak 11 Juni 2023. Pelarangan ekspor mineral mentah ini untuk mendorong industri hilirisasi dan menambah nilai tambah sumber perekonomian. 

"Enggak. Eggak ada [relaksasi ekspor]. Enak saja," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengusulkan pemerintah untuk mengkaji relaksasi ekspor bijih bauksit dengan kuota terbatas dengan tetap mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter di dalam energi.

Baca Juga: Rencana Ubah Subsidi Energi Jadi BLT, Bahlil Sebut Pihaknya Masih Mencari Format

Akan tetapi, di Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memacu hilirisasi sektor pertambangan selain nikel sehingga usulan untuk membuka kembali ekspor bijih bauksit tidak disepakati.

"Belum ada arahan untuk relaksasi [bauksit] lagi," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati kepada Kontan, beberapa waktu lalu.

Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintahan ke depan akan mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemunian (smelter) bauksit.

Baca Juga: Komitmen Hilirisasi, Prabowo-Gibran Kebut Pengolahan Komoditas Selain Nikel

Bahlil mengakui bahwa saat dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), proyek-proyek smelter bauksit agak lambat dan mangkrak. Ke depan, Bahlil memastikan pemerintahan berikutnya, entah siapa pun menterinya, akan menyelesaikan pembangunan smelter bauksit.

"Saya waktu [menjabat] Menteri Investasi [banyak proyek] smelter mangkrak. Nah ke depan, izin-izin smelter ini, kita akan, siapa pun menterinya, saya pikir salah satu tugasnya itu adalah menyelesaikan urusan-urusan keseriusan dari para pengusaha smelter untuk bauksit. Nikel itu cepat, bauksitnya ini agak lambat," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (18/10).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .