KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengundang investor untuk menjajaki peluang bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Arifin mengungkapkan, Selain memiliki sumber daya yang melimpah dan meningkatnya permintaan, pemerintah Indonesia juga merespons kebijakan dengan menyiapkan sejumlah teknologi andal. Catatan ini menjadi bagian penting dalam diskusi panel ketika peluncuran Net Zero World pada COP ke-26 di Glasgow, United Kingdom, Rabu (3/11) waktu setempat. Arifin mengutarakan besarnya potensi bisnis EBT di Indonesia dilihat dari sisi potensi EBT yang belum dioptimalkan.
"Peluang pertama dan utama tentu saja Indonesia memiliki sumber daya baru dan terbarukan yang melimpah, terutama solar, diikuti oleh hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan lautan, dengan total potensi 648,3 GW, termasuk potensi uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir," kata Arifin dalam keterangan resmi, Sabtu (6/11).
Baca Juga: Dua bulan kelola Blok Rokan, Pertamina sudah setor Rp 2,7 triliun ke negara "Hingga saat ini, baru 2% dari total potensi yang telah dimanfaatkan," lanjutnya. Arifin pun menyoroti harga energi baru dan terbarukan yang dinilai mulai tumbuh kompetitif, khususnya harga Solar PV global yang cenderung menurun. Apalagi didukung dengan pengembangan teknologi baru seperti
pumped storage, hidrogen, dan
Battery Energy Storage System (BESS) sehingga akan mengoptimalkan pemanfaatan potensi EBT yang melimpah di Indonesia. Meningkatnya kebutuhan energi, jelas Arifin, mendorong pemerintah untuk terus menyediakan akses energi ke seluruh lapisan masyarakat terutama di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) dengan harga terjangkau dan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya energi setempat. Kondisi in sejalan dengan pemenuhan target rasio elektrifikasi 100% di tahun 2022 mendatang. "Tentu ini menjadi peluang bagi pengembangan EBT karena harga bahan bakar fosil di daerah terpencil bisa begitu mahal, sedangkan sumber EBT tersedia dan dapat dimanfaatkan secara lokal," ujar Arifin.
Baca Juga: Harga batubara US$ 90 per ton untuk industri pupuk bantu tingkatkan daya saing Masih menurut Arifin, pemerintah terus memperkuat kerangka peraturan untuk memastikan keberhasilan transisi energi di Indonesia. Salah satunya melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030 dimana pemerintah memberikan porsi lebih besar kepada EBT. Di samping itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tentang mekanisme perdagangan karbon dan pajak atas karbon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tendi Mahadi