KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih mengkaji wacana pembagian rice cooker. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, wacana pembagian rice cooker masih perlu didalami lantaran melibatkan kementerian/lembaga (K/L) lain.

Oleh karenanya, pemerintah juga belum menyiapkan anggaran untuk program pembagian rice cooker tersebut.

“Anggarannya belum ada, karena memang belum selesai pendalamannya,” tutur Arifin saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI dengan pemerintah soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan pemerintah, Selasa (29/11).

Sebelumnya, wacana pembagian rice cooker gratis mencuat dalam sebuah forum diskusi publik yang digelar Jumat (25/11). 

Baca Juga: Setelah Proyek Kompor Listrik Batal, Terbitlah Program Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis

Dalam forum tersebut, Sub Koordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Edy Praktiknyo mengungkapkan rencana pemerintah menyalurkan sebanyak 680.000 unit penanak nasi ke masyarakat penerima manfaat.

“Tentu acuannya data Kemensos melalui pendanaan APBN,” ujarnya dalam forum diskusi, Jumat (29/11).

Menurut rencana, target keluarga penerima manfaat program pembagian rice cooker bakal menyasar kelompok rumah tangga dengan daya listrik 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. 

Program ini juga dimungkinkan untuk menyasar kelompok rumah tangga di luar kedua kelompok daya tersebut, hanya saja penyalurannya perlu divalidasi terlebih dahulu oleh kepala desa setempat.

Harga paket penyaluran rice cooker direncanakan sebesar Rp 500.000 per keluarga. Dus, dengan asumsi jumlah penerima sebanyak 650.000, maka anggaran yang dibutuhkan untuk program ini bakal mencapai sekitar Rp 340 miliar.

Baca Juga: Komisi VII DPR Setujui Pagu Anggaran Rp 5,5 Triliun Kementerian ESDM Tahun 2023

Dalam wawancara dengan Kontan.co.id sebelumnya, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, program pembagian rice cooker tidak akan menyelesaikan persoalan kelebihan pasokan atau over supply listrik.

“Ini terkesan pemerintah mau menyelesaikan masalah over supply listrik lewat cara yang kurang tepat dan tidak signifikan. Seharusnya (program) dihentikan dulu,” tuturnya kepada Kontan.co.id.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi