JAKARTA.  Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menanggapi santai wacana perombakan atau reshuffle kabinet. Ia tidak merisaukan jika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat.

"Kalau kita ini namanya ditugaskan, diminta, ditugaskan untuk membantu. Pada saat dia tidak merasa terbantu, masa kita harus marah ke dia? Tenang saja, kalem saja lah. Mau Lebaran, mau mudik, mau apa, enteng-enteng saja lah, normal saja hidup," kata Ferry di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (5/5).

Politikus Partai Nasdem ini menilai wajar jika presiden selaku pimpinan melakukan evaluasi atas kabinet yang dibentuknya. Sebagai menteri, Ferry pun melakukan hal yang sama dalam menilai kinerja anak buahnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Saya di internal kementerian saya, setiap minggu saya adakan rapim, evaluasi yang lalu, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita sisipkan di program minggu depan, nanti minggu depannya lagi terus. Nah ini juga berlangsung di semua kantor-kantor, nah mereka akan terbiasa nah itu lah evaluasi," kata dia.

Sejauh ini, Ferry belum diajak bicara mengenai hasil kinerjanya selama ini. Ferry pun enggan menilai kinerjanya sendiri. "Yang merasakan masyarakat, yang merasakan jajaran, yang merasakan presiden, sudah begitu saja. Masa kita bilang on the track, tahu-tahu offside kita," kata Ferry.

Sinyal "reshuffle"

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bakal ada perombakan Kabinet Kerja. Kalla berpendapat bahwa reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet. Untuk tujuan itu, diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya.

Dorongan reshuffle ini muncul dari sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Selain untuk meningkatkan kinerja ekonomi, perombakan juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang dinilai mulai menurun. (baca: Politisi PDI-P: Ada Menteri yang Terlalu Banyak Pesan Sponsor)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Yandri Susanto menyampaikan bahwa evaluasi harus dilakukan, terutama untuk menteri-menteri perekonomian. PAN menilai, kinerja perekonomian pemerintahan Jokowi-Kalla relatif kurang baik. Salah satu buktinya, pemerintah dinilai tak bisa mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pangan. (baca: Menteri-menteri Ekonomi Jokowi Belum Optimal)

Wacana perombakan kabinet juga muncul dari Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, Bambang Soesatyo. Ia menyarankan Presiden Jokowi segera mempercepat penggantian para pembantunya. Golkar menilai, tim ekonomi Kabinet Kerja tak sensitif. Hal itu terbukti dengan terus naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok.

Selain itu, menteri-menteri ekonomi juga dianggap tak mampu menyesuaikan ritme kerja setelah perubahan subsidi energi. Perubahan harga BBM yang fluktuatif itu berdampak pada harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum. Kondisi itu membuat popularitas pemerintah turun. Bahkan, survei sebuah lembaga menunjukkan lebih dari 66 persen rakyat tak puas dengan kinerja di bidang ekonomi. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia