KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Indonesia mengusulkan pembahasan terkait kesenjangan biaya kredit karbon antara negara maju dengan negara berkembang dalam agenda Presidensi G20. 

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ada perdebatan panjang antara negara maju dan berkembang terkait pembahasan biaya kredit karbon dan menimbulkan deadlock atau tidak terjadi kesepahaman. 

"Pembahasan ini deadlock atau tidak mencapai kesepahaman," jelas Bahlil pada Media, Senin (14/11). 

Baca Juga: Butuh Dukungan Internasional untuk Percepat Pengurangan Emisi Karbon

Bahlil mengungkapkan terdapat perbedaan biaya kredit karbon antara negara maju dan negara berkembang. Harga karbon di negara berkembang, hanya bernilai semula bernilai US$ 10 kemudian naik menjadi US$ 30. 

Meski demikian menurutnya, ini masih tidak adil bagi negara berkembang karena nilainya jauh lebih rendah dibandingkan negara maju bisa mencapai US$ 100.

"Kita minimal US$ 50, sebab Indonesia itu pemakaian karbon penyumbang emisi 2,4 ton dan negara lainnya dengan jumlah yang berbeda," jelasnya.

Menurutnya forum G20 adalah forum yang tepat untuk membahas semua hal tentang ketidakadilan. 

"Karena saya yakin kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk kesejahteraan bersama seluruh wilayah di dunia,” tutup Bahlil. 

Baca Juga: Penyedia Pertukaran Kredit Karbon CIX Lelang Blue Carbon Seharga US$ 27,80 per Ton

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi