JAKARTA. Sejumlah nama yang diprediksi calon menteri kabinet Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah mencuat di masyarakat. Nama-nama yang muncul berasal dari berbagai kalangan, baik dari partai politik mau pun profe sional. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, siapa pun nama yang ditunjuk Jokowi-JK untuk menjadi menteri, harus memenuhi aspek akseptabilitas dari masyarakat. Jangan sampai nama menteri yang diusulkan hanya merupakan transaksi politik. “Akseptabilitas menjadi penting, biar masyarakat yang menilai nantinya. Masyarakat semakin cerdas untuk menilai mana yang transaksional dan mana yang bukan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Selasa (21/10). Fadli mengatakan, konstitusi Indonesia menganut sistem zaken kabinet. Artinya, siapa pun yang nanti akan mengisi kursi menteri haruslah orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Fadli mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyaring nama-nama yang ada. Namun, Fadli mengingatkan, agar Jokowi tidak membiarkan KPK dan PPATK bertindak berlebihan dengan menjadi lembaga yang menentukan sosok yang layak atau tidak menjadi menteri. “Kami melihat bahwa menteri merupakan hak prerogratif presiden, dengan menandai ini merah, ini kuning, ini kuning muda sehingga siapa yang berkuasa?” katanya. Sebelumnya, berdasarkan informasi di Harian Kompas edisi Senin (20/10/2014), sebagian nama-nama tersebut diduga terdiri dari politisi PDI-P, seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Eva Kusuma Sundari, dan Hasto Kristiyanto. Nama lainnya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Tak hanya itu, ada juga nama mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Syafruddin, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. (Dani Prabowo)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Menteri Jokowi harus penuhi unsur akseptabilitas?
JAKARTA. Sejumlah nama yang diprediksi calon menteri kabinet Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah mencuat di masyarakat. Nama-nama yang muncul berasal dari berbagai kalangan, baik dari partai politik mau pun profe sional. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, siapa pun nama yang ditunjuk Jokowi-JK untuk menjadi menteri, harus memenuhi aspek akseptabilitas dari masyarakat. Jangan sampai nama menteri yang diusulkan hanya merupakan transaksi politik. “Akseptabilitas menjadi penting, biar masyarakat yang menilai nantinya. Masyarakat semakin cerdas untuk menilai mana yang transaksional dan mana yang bukan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Selasa (21/10). Fadli mengatakan, konstitusi Indonesia menganut sistem zaken kabinet. Artinya, siapa pun yang nanti akan mengisi kursi menteri haruslah orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Fadli mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyaring nama-nama yang ada. Namun, Fadli mengingatkan, agar Jokowi tidak membiarkan KPK dan PPATK bertindak berlebihan dengan menjadi lembaga yang menentukan sosok yang layak atau tidak menjadi menteri. “Kami melihat bahwa menteri merupakan hak prerogratif presiden, dengan menandai ini merah, ini kuning, ini kuning muda sehingga siapa yang berkuasa?” katanya. Sebelumnya, berdasarkan informasi di Harian Kompas edisi Senin (20/10/2014), sebagian nama-nama tersebut diduga terdiri dari politisi PDI-P, seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Eva Kusuma Sundari, dan Hasto Kristiyanto. Nama lainnya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Tak hanya itu, ada juga nama mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Syafruddin, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. (Dani Prabowo)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
