JAKARTA. Beberapa waktu lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif listrik hingga akhir tahun 2017. Di sisi lain, pemerintah justru mengupayakan adanya penurunan tarif listrik pada paruh kedua tahun ini.

Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, pihaknya telah meminta PLN untuk meningkatkan efisiensi. Bahkan, Jonan juga meminta PLN bisa menghasilkan harga jual beli listrik yang kompetitif dalam negosiasi jual beli tarif listrik.

“Terhadap penjualan listrik atau terhadap tarif listrik yang ditawarkan oleh semua perusahaan independent power plant (IPP), itu (PLN) harus betul-betul efisien. Jadi PLN sendiri dan Kementerian ESDM akan mereview semua investasinya,” katanya Jonan saat diskusi bersama awak media, di kantornya, Rabu (5/7) kemarin.

GAGASAN: Bencana Sumatera dan Kebisingan Media Sosial

Namun demikian, ia menegaskan, dalam review yang dilakukan pemerintah juga tidak akan menekan para IPP terlalu keras karena keberlangsungan investasi juga diperlukan.

“Kalau IPP rugi juga pasti tidak mau. Tapi kita akan coba menjaga suatu harga yang fair, investasi yang fair, supaya ini tarif listriknya makin lama bisa semakin turun,” ungkapnya.

Menurut Jonan, penurunan tarif listrik sangat krusial dan diamanatkan khusus oleh Presiden Joko Widodo karena langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat, baik rumah tangga ataupun untuk golongan Industri.

Pemerintah, lanjut Jonan, menargetkan bisa menurunkan tarif listrik industri rata-rata Rp 1.100/kwh dan hingga tahun 2020 diharapkan bisa menjadi Rp 800/kwh hingga Rp 900/kwh.

“Bagaimana golongan Rumah Tangga, dari sekitar Rp 1.400/kwh yang tekanan rendah kita akan berusaha untuk turun. Jadi makin lama efisinsi bisa dicapai," ujarnya.

Adapun beberapa langkah efisiensi yang diminta oleh pemerintah kepada PLN di antaranya dengan menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP).

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar untuk menurunkan BPP adalah penggunaan mata uang dollar yang sudah terlanjur dilakukan antara PLN dan IPP sehingga kurs mata uang sangat berpengaruh terhadap BPP. Ia menargetkan PLN untuk bisa menrunkan BPP dimulai saat masuk tahun 2019 – 2020 di mana sudah banyak kontrak IPP yang sudah berjalan.

“Paling murah sampai 2019 turun lah pelan-pelan 5%. Kalau tidak bisa ya minimal sampai 2020. Ini upaya tidak mudah, karena banyak kontrak IPP yang sudah jalan itu tidak bisa diubah," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News