KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jajaran Menteri kompak membantah isu perombakan atau
reshuffle Kabinet Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa
reshuffle menjdi kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto. "Tentunya saya ingin tidak berkomentar di situ ya, yang jelas prerogatif Presiden itu mutlak ya," katanya di Istana Merdeka, Rabu (6/8/2025).
Alih-alih menegaskan soal
reshuffle, AHY menyebut bahwa Presiden justru mengapresiasi kerja menteri yang semakin solid dengan segala tantangan yang dihadapi di Kabinet Merah Putih.
Baca Juga: Soal Isu Reshuffle, AHY: Mutlak Hak Prerogratif Presiden Dia mengatakan kerja-kerja para menteri juga membuahkan hasil yang memuaskan salah satunya pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua mencapai 5,12%. "Beliau (Presiden) menyampaikan sejauh ini kita di
track yang benar dan ada progresnya
real," ungkapnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan enggan berbicara lebih terkait isu perombakan di Pemerintahan Prabowo Subinto. Dia mengatakan bahwa rencana ini bisa dikonfirmasi langsung kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenanan atau Presidential Communaction Officer (PCO) Hasan Nasbi. "Tanya Pak Hasan. Saya kan orang partai enggak enak. Ya tanya saja beliau. Kan Pak Hasan ikut rapat tadi,” ujar Zulhas. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak akan melakukan
resuffle dalam waktu dekat. "Iya benar (tidak akan
reshuffle). Karena beliau senang dan
happy dengan kinerja Menteri-Menterinya," ujarnya. Diketahui, isu perombakan kabinet menguat usai Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menegaskan partainya tak memposisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. Megawati mengatakan partainya kini mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat.
Baca Juga: Prabowo Tak Reshuffle Kabinet, Sekjen Golkar: Mungkin Masih Evaluasi Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di penutupan Kongres VI PDIP di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8/2025). Megawati mulanya mengatakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. "Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa, ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," kata Megawati.
Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun dia mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. "Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya. "Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," sambung dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
