KONTAN.CO.ID - LONDON. Menteri Keuangan Pakistan, Miftah Ismail, pada hari Minggu (25/9) mengumumkan akan segera mundur dari jabatannya. Ismail mengambil langkah ini di tengah memburuknya krisis ekonomi akibat banjir besar.

Dilansir dari Reuters, Ismail telah menyatakan pengunduran dirinya secara lisan. Ismail yang saat ini berada di London berencana mengajukan permohonan resminya pekan depan.

"Saya telah mengundurkan diri secara lisan sebagai Menteri Keuangan. Saya akan mengajukan pengunduran diri resmi setelah tiba di Pakistan," tulis Ismail melalui akun Twitter pribadinya.

Ismail dan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, saat ini sedang berada di London dan akan kembali ke Pakistan awal pekan ini.

Baca Juga: Banjir Terburuk di Pakistan Berdampak ke 33 Juta Penduduk, 1.000 Lebih Tewas

Dengan ini, Ismail akan menjadi menteri keuangan kelima yang diganti dalam waktu kurang dari empat tahun. Ekonomi Pakistan yang terus berguncang jadi alasan para menteri mundur dari jabatannya.

Ekonomi Pakistan telah mengalami gejolak terus-menerus dalam lima tahun terakhir. Di saat yang sama, defisit transaksi berjalannya telah melebar tajam dan kenaikan inflasi telah memberikan tekanan pada rumah tangga dan bisnis.

Krisis ekonomi Pakistan semakin buruk sejak banjir besar melanda akhir bulan lalu. Bencana tersebut menewaskan lebih dari 1.500 orang dan menyebabkan kerusakan yang nilainya ditaksir mencapai US$30 miliar.

Banjir telah menghanyutkan jalan, tanaman, infrastruktur dan jembatan. Bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah mempengaruhi 15% dari total populasi Pakistan.

Baca Juga: Sepertiga wilayah Pakistan Tenggelam Akibat Banjir Bersejarah

Kehancuran itu praktis memperbesar peluang Pakistan untuk gagal membayar utang-utangnya.

Ismail pada hari Jumat (23/9) telah meyakinkan kepada para investor bahwa negaranya akan mencari keringanan utang dari kreditur bilateral. Ismail juga menekankan bahwa pemerintah Pakistan tidak akan mencari bantuan dari bank komersial atau kreditur Eurobond.

Financial Times melaporkan, sebuah memorandum dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) akan diserahkan kepada pemerintah Pakistan minggu ini. UNDP meminta kreditur Pakistan  harus mempertimbangkan keringanan utang setelah banjir.

Memorandum tersebut selanjutnya mengusulkan restrukturisasi atau pertukaran utang, di mana kreditur akan melepaskan beberapa pembayaran sebagai imbalan atas persetujuan Pakistan untuk berinvestasi dalam infrastruktur tahan perubahan iklim.