KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan tak tinggal diam dengan perubahan kebijakan pajak di Amerika Serikat (AS). Kemkeu mengaku, Pemerintah RI siap mengadopsi perubahan kebijakan di AS agar Indonesia ke depan tak terimbas dampak negatif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, reformasi yang akan mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia. "Bagusnya saat ini revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) belum selesai dibahas. Dan UU Pajak Penghasilan (PPh) ataupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nanti akan kami lakukan benchmarking dengan apa yang dilakukan AS, sehingga tidak terlalu tertinggal," jelas Sri Mulyani, Rabu (27/12).

Menurut Sri Mulyani, benchmarking yang dilakukan Indonesia meliputi sisi tarif bracket rate maupun kemudahan membayar pajaknya. Menurutnya, Indonesia selama ini adalah negara yang responsif terhadap kebijakan internasional. "Nanti kami lihat kontennya, apakah itu masuk dalam domain KUP atau domain PPh, karena itu yang paling banyak dikomplain pembayar pajak," katanya.

Sebelumnya Pengamat perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji dalam analisnya mengatakan, beberapa yang menarik dari reformasi pajak AS adalah soal perubahan sistem pemajakan dari worldwide ke teritorial. Kebijakan ini juga didukung dengan penurunan tarif PPh Badan dari 35% ke 21%. "Kedua kebijakan itu berupaya merepatriasi modal, mengerek investasi dan mengunci dana di domestik," jelas Bawono, Selasa (26/12).

Menurut Bawono, langkah AS ini akan meningkatkan intensitas kompetisi pajak global. Raksasa ekonomi dunia selain AS, misalnya China dan Uni Eropa, menurut Bawono, akan terganggu dengan kebijakan AS dan berusaha mempertahankan daya saingnya.

Bawono menegaskan, reformasi pajak AS adalah gambaran tren reformasi pajak di berbagai negara di tiga tahun terakhir. Pada umumnya, upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan tujuan utama tax reform. Pemerintah di banyak negara justru memberi ruang ekspansi ekonomi melalui sistem pajak lebih ramah. "Ini patut jadi catatan bagi reformasi pajak Indonesia," tegas Bawono.

Bawono menilai, langkah AS ini merupakan alarm bahwa keleluasan untuk mempertahankan tarif PPh Badan 25% semakin menipis. Namun bukan berarti tarif harus diturunkan secara drastis. "Penurunan tarif harus gradual dengan urgensi perluasan basis pajak secara cepat," saran Bawono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie