KONTAN.CO.ID - SEOUL. Menteri Luar Negeri Korea Selatan memanggil duta besar Kamboja pada hari Jumat (10/10) menyusul lonjakan laporan penculikan warga negara Korea Selatan terkait penipuan pekerjaan di negara Asia Tenggara tersebut.

Jumlah penculikan warga negara Korea Selatan yang dilaporkan di Kamboja - sebelumnya rata-rata 10 hingga 20 kasus per tahun - melonjak menjadi 220 kasus tahun lalu dan 330 kasus per Agustus 2025, menurut kantor anggota parlemen Na Kyung-won.

Kematian seorang mahasiswa Korea di Kamboja baru-baru ini - yang dilaporkan diculik dan disiksa oleh komplotan kriminal lokal - telah mengejutkan Korea Selatan.

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III-2025

Banyak korban penculikan warga Korea Selatan dikatakan telah terpikat oleh tawaran pekerjaan palsu yang menjanjikan gaji tinggi, menurut anggota parlemen Na.

Baca Juga: Dokter Kepresidenan Sebut Kesehatan Trump Dalam Kondisi Luar Biasa

"Saya memanggil Duta Besar Kamboja Khuon Phon Rattanak hari ini untuk menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penipuan pekerjaan dan penahanan yang terus berlanjut yang melibatkan warga negara Korea di Kamboja," ujar Menteri Luar Negeri Cho Hyun dalam sebuah pernyataan.

Berantas penipuan online

Ia mendesak "tindakan cepat dan konkret untuk memberantas penipuan online", kata Cho, seraya menambahkan bahwa Seoul telah mengeluarkan imbauan perjalanan khusus untuk Phnom Penh, ibu kota Kamboja.

"Saya juga menyerukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah jatuhnya korban jiwa tragis lainnya dan kerja sama yang lebih erat antara otoritas kepolisian kita."

Mendiang mahasiswa tersebut, yang ditemukan tewas di Kamboja pada bulan Agustus, diyakini meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh penyiksaan dan rasa sakit yang luar biasa, menurut laporan lokal.

Menurut Amnesty International, pelanggaran di pusat-pusat penipuan di Kamboja terjadi dalam "skala massal", dan setidaknya terdapat 53 kompleks penipuan di negara tersebut tempat kelompok kriminal terorganisir melakukan perdagangan manusia, kerja paksa, penyiksaan, perampasan kemerdekaan, dan perbudakan.

Laporan bulan Juni menuduh pemerintah Kamboja "pasrah" dan "terlibat" dalam eksploitasi ribuan pekerja.

Baca Juga: Trump Ancam Tendang Spanyol dari NATO, Ini Biang Keroknya