Jakarta. Pemerintah terus mematangkan rencana pengelolaan Blok Masela. Luhut Pandjaitan, Menko Kemaritiman mengatakan, rencana pengelolaan blok minyak dan gas (migas) yang diklaim terbesar di dunia tersebut saat ini sudah mulai mengerucut.

Pengerucutan, salah satunya menyangkut pembagian tugas antara pemerintah, PT Inpex Masela Limited dan Shell Upstream Overseas Services. Luhut mengatakan, pengerucutan pembagian peran tersebut telah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo Senin (3/10).

"Pengerucutannya seperti apa, nanti ada waktu resmi untuk disampaikan, setelah sampai finalisasi," katanya di Komplek Istana Negara Senin (3/10).

Blok Masela merupakan ladang minyak dan gas abadi yang dimiliki Indonesia saat ini. Cadangan gasnya, diperkirakan mencapai 10,73 triliun kaki kubik. Pengolahan blok tersebut saat ini di bawah kendali Inpex Masela Ltd dengan porsi kepemilikan saham 65% dan Shell Upstream Overseas Services Ltd sebesar 35%.

Kontrak kerjasama Blok Masela dengan kedua investor tersebut ditandatangani 1998 dan akan habis 2028. Pada tahun 2010, kedua investor tersebut, mendapatkan persetujuan pengembangan Blok Masela di laut dari Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengembangan tersebut diubah. Jokowi ingin agar Blok Masela bisa dikembangkan di darat.

Keputusan tersebut diambil karena pemerintah ingin pengembangan blok tersebut bisa memberi manfaat kepada kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar blok.

Atas perubahan pengembangan itu, kontraktor pengembangan Blok Masela harus merubah rencana pengembangan yang akan mereka lakukan. Pertamina, dalam revisi rencana pengembangan tersebut, ingin mereka dimasukkan dalam satu pihak yang bisa ikut memiliki saham dan mengelola Blok Masela.

Keinginan tersebut mereka utarakan karena mereka melihat, potensi besar dalam pengembangan blok tersebut. Luhut mengatakan, agar pembahasan skema pengembangan Blok Masela segera bisa selesai, pemerintah bersama dengan investor terus mempercepat pembahasan pengembangan blok tersebut. "Setiap tiga minggu bertemu supaya cepat selesai," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto