Menteri Perindustrian: Ekspor sepeda motor Yamaha dapat menekan defisit



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri sepeda motor di Indonesia semakin agresif menembus pasar eskpor. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan produktivitas sejumlah produsen sepeda motor di dalam negeri dan menunjukkan bahwa kualitas produk buatan anak bangsa mampu kompetitif di kancah global.

Ketika menghadiri acara pelepasan ekspor motor unit ke-1,5 juta produksi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan Indonesia merupakan salah satu basis produksi otomotif untuk memenuhi pasar domestik dan mancanegara. “Saat ini, kita merupakan pasar ketiga terbesar di dunia setelah India dan China,” kata Airlangga dalam siaran persnya, Senin (3/12).

Kementerian Perindustrian (Kemprin) mencatat, total produksi sepeda motor di Indonesia mencapai 6 juta unit pada tahun 2017, dan jumlah ekspor hingga Oktober 2018 telah menembus angka 510.000 unit. “Kami menargetkan ekspor sepeda motor bisa mencapai 10% dari total produksi. Jadi, setidaknya ekspor akan mencapai 600.000 unit untuk tahun ini,” ungkap Airlangga.


Menperin menyatakan, upaya menggenjot ekspor merupakan salah satu program yang diprioritaskan pemerintah saat ini guna menekan defisit neraca perdagangan. Selain itu seiring dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, yang menetapkan sasaran pada peningkatan kembali nett ekspor sebesar 10% pada tahun 2030.

“Di saat Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan, sepeda motor justru memberikan kontribusi yang signifikan dengan total nilai ekspor dari CBU, CKD dan komponen sebesar US$ 1,2 miliar pada tahun 2017,” paparnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Harjanto menuturkan, Kemenperin berharap Yamaha melalui PT Yamaha Motor RND Indonesia (YMRID) dapat terus melakukan Research and Development (RnD) di dalam negeri terutama terkait pengembangan kendaraan bermotor listrik di dalam negeri.

“Saat ini, Kemenperin juga tengah melakukan kerja sama dan studi bersama dengan New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) Jepang yang meliputi aspek consumer convenient, business model, social impact dan regulasi,” ungkapnya.

Studi tersebut dibarengi dengan Demo Project yang akan dilakukan di beberapa kota di Jawa Barat dan Bali yang akan dimulai awal 2019 sampai dengan Desember 2020 dengan melibatkan instansi litbang lokal dan beberapa universitas sehingga dapat menghasilkan masukan bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang tepat terkait dengan kendaraan listrik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .