JAKARTA. Pengalihan bisnis TNI tampaknya bakal berbuntut panjang. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menuntut keadilan. Ia meminta jangan hanya yayasan dan bisnis TNI yang ditertibkan, namun seluruh yayasan di bawah departemen yang lain harus ditertibkan. "Kalau bisnis di lingkungan TNI dan Dephan dibenahi, kami juga minta yayasan di bawah departemen yang lain sama-sama ditertibkan supaya adil," ujarnya di halaman Istana Merdeka, Rabu (5/11).Untuk itu Menhan juga meminta agar UU Yayasan diselaraskan keberadaannya dengan seluruh kementerian dan lembaga, tidak hanya TNI dan Dephan saja. "Itu namanya adil, jangan hanya di lingkungan Dephan dan TNI saja," ucapnya.Menhan saat ini belum menyerahkan hasil rekomendasi Tim pengalihan bisnis TNI kepada Presiden. Sebab dirinya masih menunggu rapat konsultasi dengan tiga menteri lain yang menjadi tim pengarah yaitu Menkeu, Menneg BUMN dan Menkumham. "Karena aspek bisnis TNI juga menyangkut segi hukum dan fiskal," paparnya.Menhan juga meminta agar koperasi primer di lingkungan TNI harus tetap dipertahankan karena menyangkut kesejahteraan prajurit dan keluarga mereka.