KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama dengan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria turut meninjau secara langsung lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia di kawasan Jalan Kramat Raya Senen pada Minggu (29/3/2026). Lahan tersebut rencananya akan dibangun rumah susun (Rusun) relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat. Pembangunan itu dilakukan untuk mendukung arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. "Kita bersinergi antara pemerintah pusat, Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Yang pasti rusun ini akan segera dibangun. Perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” ujar Maruarar Sirait di lokasi.
Ara sapaan akrab Menteri PKP, mengatakan bahwa belum ada secara jelas skema pembangunan rusun di lahan tersebut. Skema pembangunannya masih akan dibahas secara jelas pada Rabu 1 April besok. Meski begitu, pembangunan rusun di lahan milik Angkasa Pura tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta.
Baca Juga: MilikiRumah Sambut Program Kementerian PKP untuk Merintis Ekosistem Rent to Own Bahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga berkomitmen memberikan dukungan penuh terutama dalam percepatan perizinan agar pembangunan dapat segera dimulai. Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa ada sejumlah skema yang sudah dibahas. Salah satunya adalah pembangunan oleh Perum Perumnas sebanyak 1.000 unit dalam dua tower dengan pembiayaan dari APBN, serta dukungan subsidi dan penyediaan utilitas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun alternatif lainnya yakni Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga menyatakan bahwa siap untuk membangun sembilan tower empat lantai dengan total 690 unit hunian lengkap dengan fasilitas ruang komunal dan gedung serbaguna. Tidak lupa juga, kata Ara, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah DKI Jakarta sebanyak 3.100 unit rumah pada tahun 2026, yang tersebar di lima wilayah kota administrasi masing-masing 600 unit serta 100 unit di Kepulauan Seribu. Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan bahwa BUMN siap mendukung penuh program penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Baca Juga: Gelontorkan Dana Rp 22,6 Miliar, Kementerian PKP Tata Kawasan Kumuh di Samosir Dony menyebut, BUMN akan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki untuk pembangunan hunian serupa di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, dan Denpasar. “Kami sedang memetakan aset BUMN di beberapa kota besar untuk dibangun dengan skema yang sama. Ini bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” kata Dony Oskaria.
Berdasarkan hasil koordinasi awal, pembangunan rumah susun tersebut ditargetkan mulai groundbreaking pada Mei 2026, dengan skema pembiayaan dan pelaksanaan yang akan diputuskan setelah rapat koordinasi lintas kementerian dan BUMN. Pemerintah pun berharap proyek ini dapat menjadi model sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan padat.
Baca Juga: Masa Depan BUMN Karya: Dony Oskaria Ungkap Strategi Konsolidasi Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
