KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mempercepat pendataan 2.000 rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Percepatan pendataan diperlukan karena jumlah calon penerima yang tersedia saat ini belum mencukupi kuota bantuan yang telah dialokasikan. Permintaan itu disampaikan Maruarar saat meninjau pelaksanaan program bedah rumah di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (27/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan jajaran pemerintah daerah. Ara meminta Camat Penjaringan Darmawan menyiapkan data calon penerima tersebut dalam waktu satu minggu. Ia mengatakan pemerintah perlu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, termasuk di Jakarta. Baca Juga: Greenpeace Minta Izin Konsesi yang Berulang Terbakar Dievaluasi Pemerintah “Tahun depan kita kerjakan rumah-rumah di Jakarta yang kumuh dan tidak layak huni. Kita kerjakan lebih cepat, kerja keras buat warga Jakarta bahagia,” ujar Ara. Namun, jumlah 2.000 rumah tersebut merupakan data calon penerima yang diminta untuk disiapkan, bukan kuota resmi bantuan BSPS tahun ini. Adapun kuota BSPS 2026 untuk Kecamatan Penjaringan tercatat sebanyak 958 unit. Sementara itu, alokasi untuk Jakarta Utara mencapai 2.000 unit dan total alokasi untuk DKI Jakarta sebanyak 10.300 unit. Alokasi untuk DKI Jakarta meningkat dari 158 unit pada 2025, sedangkan Jakarta Utara naik dari 10 unit pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, jumlah rumah tidak layak huni di DKI Jakarta mencapai sekitar 821.800. Dari jumlah itu, sekitar 174.100 berada di Jakarta Utara, 23.458 di Kecamatan Penjaringan, dan 4.522 di Kelurahan Pejagalan. BPS juga menyebut sekitar 55% rumah tidak layak huni di Jakarta masih menggunakan atap berbahan asbes. Amalia mengatakan, persoalan kelayakan hunian juga perlu dilihat dalam konteks ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Rasio Gini DKI Jakarta tercatat sebesar 0,399 dan relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. “Ketimpangan itu diukur oleh Gini Ratio, dan rasio Gini di DKI Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, yaitu 0,399. Di sini ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin, sehingga perbedaan tingkat kesejahteraan antarkelompok masyarakat relatif tinggi,” ujar Amalia. Dalam peninjauan tersebut, Maruarar mengecek kondisi rumah warga yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan. Sejumlah bagian bangunan membutuhkan perbaikan, mulai dari pondasi, dinding, hingga rangka atap yang sudah rapuh. Pada salah satu rumah, atap masih menggunakan asbes bekas dan mengalami kebocoran, sementara dindingnya berbahan tripleks yang telah rusak. Baca Juga: WALHI Minta Evaluasi Izin Korporasi di Gambut untuk Cegah Karhutla Pelaksanaan perbaikan rumah di Penjaringan dijadwalkan mulai 15 Oktober dan ditargetkan selesai pada 15 Desember 2026. Maruarar meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan dan sosialisasi agar warga yang memenuhi kriteria dapat diusulkan sebagai penerima bantuan. Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah melalui BSPS pada 2026 dengan anggaran Rp 8,57 triliun. Target tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 45.073 unit dengan anggaran Rp 1,02 triliun. Hingga 1 Juli 2026, realisasi BSPS tercatat sebanyak 88.635 unit atau sekitar 22,25% dari target nasional. Selain bantuan renovasi, pemerintah juga mendorong dukungan pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan. Maruarar menyebut pinjaman dengan plafon di bawah Rp 100 juta dapat diberikan tanpa agunan, dengan bunga 0,5% per bulan atau 6% per tahun. “Untuk KUR Perumahan di bawah Rp 100 juta tidak perlu jaminan, bunganya 0,5% per bulan atau 6% setahun,” ujar Ara. Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong pelaksanaan BSPS agar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penggunaan tenaga kerja dan toko bahan bangunan lokal. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud mengatakan, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kondisi hunian, tetapi juga diharapkan mendukung kesehatan keluarga dan perekonomian warga setempat. Kementerian PKP turut mendorong mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau “Tender Rakyat” untuk meningkatkan transparansi pengadaan bahan bangunan. Dalam pelaksanaan di Kelurahan Pejagalan pada 22 Agustus 2026, mekanisme tersebut menghasilkan efisiensi anggaran Rp 12,38 juta atau 7,08%. Nilai efisiensi itu akan dikembalikan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan.
Menteri PKP Kejar Data 2.000 Rumah Tak Layak Huni di Penjaringan dalam Sepekan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mempercepat pendataan 2.000 rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Percepatan pendataan diperlukan karena jumlah calon penerima yang tersedia saat ini belum mencukupi kuota bantuan yang telah dialokasikan. Permintaan itu disampaikan Maruarar saat meninjau pelaksanaan program bedah rumah di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (27/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan jajaran pemerintah daerah. Ara meminta Camat Penjaringan Darmawan menyiapkan data calon penerima tersebut dalam waktu satu minggu. Ia mengatakan pemerintah perlu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, termasuk di Jakarta. Baca Juga: Greenpeace Minta Izin Konsesi yang Berulang Terbakar Dievaluasi Pemerintah “Tahun depan kita kerjakan rumah-rumah di Jakarta yang kumuh dan tidak layak huni. Kita kerjakan lebih cepat, kerja keras buat warga Jakarta bahagia,” ujar Ara. Namun, jumlah 2.000 rumah tersebut merupakan data calon penerima yang diminta untuk disiapkan, bukan kuota resmi bantuan BSPS tahun ini. Adapun kuota BSPS 2026 untuk Kecamatan Penjaringan tercatat sebanyak 958 unit. Sementara itu, alokasi untuk Jakarta Utara mencapai 2.000 unit dan total alokasi untuk DKI Jakarta sebanyak 10.300 unit. Alokasi untuk DKI Jakarta meningkat dari 158 unit pada 2025, sedangkan Jakarta Utara naik dari 10 unit pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, jumlah rumah tidak layak huni di DKI Jakarta mencapai sekitar 821.800. Dari jumlah itu, sekitar 174.100 berada di Jakarta Utara, 23.458 di Kecamatan Penjaringan, dan 4.522 di Kelurahan Pejagalan. BPS juga menyebut sekitar 55% rumah tidak layak huni di Jakarta masih menggunakan atap berbahan asbes. Amalia mengatakan, persoalan kelayakan hunian juga perlu dilihat dalam konteks ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Rasio Gini DKI Jakarta tercatat sebesar 0,399 dan relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. “Ketimpangan itu diukur oleh Gini Ratio, dan rasio Gini di DKI Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, yaitu 0,399. Di sini ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin, sehingga perbedaan tingkat kesejahteraan antarkelompok masyarakat relatif tinggi,” ujar Amalia. Dalam peninjauan tersebut, Maruarar mengecek kondisi rumah warga yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan. Sejumlah bagian bangunan membutuhkan perbaikan, mulai dari pondasi, dinding, hingga rangka atap yang sudah rapuh. Pada salah satu rumah, atap masih menggunakan asbes bekas dan mengalami kebocoran, sementara dindingnya berbahan tripleks yang telah rusak. Baca Juga: WALHI Minta Evaluasi Izin Korporasi di Gambut untuk Cegah Karhutla Pelaksanaan perbaikan rumah di Penjaringan dijadwalkan mulai 15 Oktober dan ditargetkan selesai pada 15 Desember 2026. Maruarar meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan dan sosialisasi agar warga yang memenuhi kriteria dapat diusulkan sebagai penerima bantuan. Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah melalui BSPS pada 2026 dengan anggaran Rp 8,57 triliun. Target tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 45.073 unit dengan anggaran Rp 1,02 triliun. Hingga 1 Juli 2026, realisasi BSPS tercatat sebanyak 88.635 unit atau sekitar 22,25% dari target nasional. Selain bantuan renovasi, pemerintah juga mendorong dukungan pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan. Maruarar menyebut pinjaman dengan plafon di bawah Rp 100 juta dapat diberikan tanpa agunan, dengan bunga 0,5% per bulan atau 6% per tahun. “Untuk KUR Perumahan di bawah Rp 100 juta tidak perlu jaminan, bunganya 0,5% per bulan atau 6% setahun,” ujar Ara. Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong pelaksanaan BSPS agar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penggunaan tenaga kerja dan toko bahan bangunan lokal. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud mengatakan, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kondisi hunian, tetapi juga diharapkan mendukung kesehatan keluarga dan perekonomian warga setempat. Kementerian PKP turut mendorong mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau “Tender Rakyat” untuk meningkatkan transparansi pengadaan bahan bangunan. Dalam pelaksanaan di Kelurahan Pejagalan pada 22 Agustus 2026, mekanisme tersebut menghasilkan efisiensi anggaran Rp 12,38 juta atau 7,08%. Nilai efisiensi itu akan dikembalikan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan.
TAG:
