KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) semakin memperkuat komitmennya dalam percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Jawa Timur.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 yang disertai inovasi Simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau 'Tender Rakyat'.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengusulkan bahwa program BSPS di Jawa Timur, khususnya wilayah Kabupaten Bangkalan tepat sasaran. Ara menjelaskan hal tersebut ketika dirinya langsung meninjau langsung lokasi penerima bantuan BSPS.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Harga Minyakita Bertahan, Selisih dengan Minyak Curah Kini Rp 3.600/Liter

"Ini adalah program BSPS, dari rumah tidak layak huni menjadi layak huni dan saya berterima kasih kepada tim karena sudah mengusulkan rumah yang tepat sasaran dan untuk kerjanya secara profesional sesuai dengan gambar dan tidak ada pungutan apapun dan tentu hal ini berdampak pada multiflyer effect yang tinggi," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (4/5/2026).

Ara menuturkan bahwa alokasi BSPS di Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2026, ditetapkan sebanyak 573 unit yang tersebar di 14 kecamatan dan 47 desa. 

Kemudian, secara keseluruhan kuota BSPS di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan dari alokasi 4.165 unit dan realisasi 2.914 unit pada tahun 2025 menjadi alokasi 33.000 unit pada tahun 2026 dengan sebaran alokasi wilayah perdesaan 15.818 unit, pesisir 6.329 unit dan perkotaan 2.853 unit.

Lebih lanjut, kata Ara, program BSPS ini bermanfaat khusus untuk rakyat, sehingga tidak ada pungutan apapun karena berasal dari APBN jadi mari dikawal dengan baik.

"Ini hasil perjuangan bapak-bapak anggota DPR RI juga hingga kita bisa memberi alokasi jadi 33.000 di Jawa Timur dan Pak Presiden ingin ada perubahan untuk perumahan dan didukung oleh anggota DPR RI. Semoga tahun depan ada peningkatan BSPS yang lebih lagi. Menyala Madura! Sukses di perantauan, sukses di kampung halaman," kata Ara.

Kementerian PKP berharap pelaksanaan BSPS tahub 2026 bisa berjalan lebih dengan mempertimbangkan harga dan kualitas terbaik. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mendorong persaingan sehat antar penyedia serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Baca Juga: RI Diklaim Jadi Negara dengan Ketahanan Energi Terbaik Kedua Dunia, Ini Strateginya

Kementerian PKP berharap pelaksanaan BSPS Tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan dampak luas, baik dalam peningkatan kualitas hunian maupun penguatan ekonomi masyarakat di Jawa Timur., transparan, dan memberikan dampak luas, baik dalam peningkatan kualitas hunian maupun penguatan ekonomi masyarakat di Jawa Timur. 

Dalam peninjauan Kementerian PKP ke Jawa Timur, turut hadir Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, Anggota DPR RI Komisi VIII ibu Anshari, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Itjen PKP Heri Jerman, Dirjen Perkotaan Sri Haryati serta sejumlah Jajaran Kementerian PKP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News