JAKARTA. Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menilai bahwa manuver Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selalu berbeda sikap dengan partai koalisi, sudah terlalu sering terjadi. Beberapa waktu lalu, PKS juga melempar wacana akan keluar dari koalisi. Ia mengungkapkan, jika PKS keluar dari koalisi, maka menteri-menterinya yang saat ini duduk di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II harus melepas jabatannya."Konsekuensinya, kalau keluar dari koalisi, menteri-menterinya juga keluarkan saja," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Selasa (4/6).Di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, PKS mendapatkan jatah tiga kursi menteri, yaitu Menteri Sosial yang dijabat Salim Segaf Al Jufrie, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan Menteri Pertanian Suswono.Jika para menteri dari PKS dicopot, maka Ruhut menyatakan siap menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika."Kalau menteri-menteri PKS keluar, jangan-jangan Ruhut yang jadi Menkominfo-nya. Menteri yang lain bisa diberikan ke PAN atau PKB yang lebih setia dari PKS," kata anggota Komisi III DPR ini.Sikap PKS yang berbeda dengan sikap partai koalisi tak hanya soal kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Sebelumnya, PKS juga berbeda sikap dalam pengambilan keputusan Pansus Bank Century dan mafia pajak. Menanggapi manuver PKS, secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegakkan disiplin di koalisi pemerintahan. Menurutnya, seharusnya tidak boleh ada perbedaan sikap parpol koalisi ketika sudah menjadi keputusan pemerintah."Menurut saya, penegakan disiplin penting. Kalau enggak, tidak ada manfaatnya kita bergabung kalau kayak gini terus," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.Hal itu dikatakan Agung ketika dimintai tanggapan terkait perbedaan sikap PKS dalam menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS menolak kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan.Agung mengatakan, seharusnya PKS mendukung kenaikan harga BBM karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terlebih lagi, kata dia, kenaikan harga BBM sudah menjadi kesepakatan politik pemerintah. (Sabrina Asril/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Menteri PKS dicopot, Ruhut mau jadi Menkominfo
JAKARTA. Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menilai bahwa manuver Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selalu berbeda sikap dengan partai koalisi, sudah terlalu sering terjadi. Beberapa waktu lalu, PKS juga melempar wacana akan keluar dari koalisi. Ia mengungkapkan, jika PKS keluar dari koalisi, maka menteri-menterinya yang saat ini duduk di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II harus melepas jabatannya."Konsekuensinya, kalau keluar dari koalisi, menteri-menterinya juga keluarkan saja," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Selasa (4/6).Di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, PKS mendapatkan jatah tiga kursi menteri, yaitu Menteri Sosial yang dijabat Salim Segaf Al Jufrie, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan Menteri Pertanian Suswono.Jika para menteri dari PKS dicopot, maka Ruhut menyatakan siap menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika."Kalau menteri-menteri PKS keluar, jangan-jangan Ruhut yang jadi Menkominfo-nya. Menteri yang lain bisa diberikan ke PAN atau PKB yang lebih setia dari PKS," kata anggota Komisi III DPR ini.Sikap PKS yang berbeda dengan sikap partai koalisi tak hanya soal kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Sebelumnya, PKS juga berbeda sikap dalam pengambilan keputusan Pansus Bank Century dan mafia pajak. Menanggapi manuver PKS, secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegakkan disiplin di koalisi pemerintahan. Menurutnya, seharusnya tidak boleh ada perbedaan sikap parpol koalisi ketika sudah menjadi keputusan pemerintah."Menurut saya, penegakan disiplin penting. Kalau enggak, tidak ada manfaatnya kita bergabung kalau kayak gini terus," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.Hal itu dikatakan Agung ketika dimintai tanggapan terkait perbedaan sikap PKS dalam menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS menolak kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan.Agung mengatakan, seharusnya PKS mendukung kenaikan harga BBM karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terlebih lagi, kata dia, kenaikan harga BBM sudah menjadi kesepakatan politik pemerintah. (Sabrina Asril/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
