Menteri PPN/Bappenas Beberkan Konsep Blue Economy untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi



KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sedang menyusun peta jalan (roadmap) ekonomi biru (blue economy). Blue economy rencananya akan menjadi salah satu sumber penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa menyampaikan, pada November 2021 Indonesia telah melaunching framework blue economy.

Dia mengatakan, terdapat dua pilar blue economy. Pertama, mendorong peningkatan sektor seperti perikanan tangkap, industri pengolah pangan, pariwisata, dan perdagangan perikanan. Kedua, memperluas sektor yang sedang berkembang seperti energi terbarukan, ekonomi kelautan, riset, inovasi.


"Kementerian PPN/Bappenas saat ini sedang menyiapkan blue economy roadmap," ujar Suharso dalam Side Event The Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap di Kabupaten Belitung, Rabu (7/9).

Baca Juga: Lewat Telkomsel, Telkom Indonesia (TLKM) Perluas Jaringan 5G

Suharso menyebut, roadmap blue economy diantaranya akan memuat strategi dan inisiatif kunci untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus pelestarian ekosistem laut. Serta mendorong kolaborasi antar sektor dalam implementasinya.

"Ekonomi biru bertujuan meningkatkan nilai tambah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi secara lebih inklusif dan berkelanjutan," kata Suharso.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, peta jalan blue economy disusun dalam rangka transformasi ekonomi. Dalam proses penyusunan, Bappenas menjaring semua masukan dari berbagai stakeholder mulai dari kementerian/lembaga, United Nations (perserikatan bangsa bangsa/PBB) dan LSM.

"Rencananya blue economy roadmap akan kami luncurkan awal tahun depan pada saat Indonesia menjadi Chairman atau Ketua ASEAN 2023," kata Amalia.

Baca Juga: Berlomba-lomba Bidik Potensi Bisnis Nuklir di Indonesia

Amalia menerangkan, pada akhir 2020 Menteri PPN/Kepala Bappenas meluncurkan blue economy development framework untuk menyamakan persepsi semua bahwa blue economy akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.

Lalu, pada 2021 blue economy menjadi pembahasan dari development working group negara negara yang tergabung dalam G20. Blue economy menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses recovery dan resilient.

"Di tahun 2023 blue economy ini akan kita bawa menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam pembahasan (forum) ASEAN 2023," ucap Amalia.

Amalia menyampaikan, blue economy akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Blue economy juga akan masuk ke dalam bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi ekonomi Indonesia.

Transformasi ekonomi Indonesia ini akan menjadi backbone dari arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.

Baca Juga: Kenaikan Tarif Cukai dan Harga Rokok Disebut Berdampak Ganda bagi Kelangsungan IHT

"Kita mau pertumbuhan (ekonomi) rata rata 6% supaya bisa segera lepas, keluar dari middle income trap sebelum 100 tahun kemerdekaan Indonesia," ujar Amalia.

Amalia menyatakan, penerapan blue economy nantinya akan berjalan beriringan dengan ekonomi hijau. Ekonomi hijau akan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Editor: Noverius Laoli