Menteri PU Sebut Dana Tanggap Darurat Rp 4,3 Triliun Belum Disetujui Bappenas

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah memutar otak untuk membiayai penanganan bencana di sejumlah wilayah, termasuk Aceh dan Sumatra. Pasalnya, usulan anggaran tanggap darurat sebesar Rp 4,3 triliun untuk tahun 2026 belum mendapatkan lampu hijau dari Kementerian PPN/Bappenas.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengungkapkan, anggaran tersebut merupakan bagian dari total usulan Rp 74 triliun untuk periode empat tahun. Namun, Bappenas mengarahkan agar pendanaan darurat tersebut diambil dari pos anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Arahan dari Bappenas waktu itu, karena ini masih tanggap darurat nanti ambil saja dari BNPB, jadi ini seolah-olah dalam tanda petik dicoret. Ini masih dalam tahap diskusi, nah kami belum dapat arahan lagi Rp 4,3 triliun yang sudah kami anggarkan dan sebagian sudah jalan. Karena kan enggak bisa nunggu pak, itu (Rp 4,3 triliun) belum punya pos," ujar dalam rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatra, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ketidakpastian pos anggaran ini menjadi kendala serius mengingat Kementerian PU harus terus bergerak melakukan perbaikan infrastruktur di lokasi bencana. Menurut Dody, pihaknya tidak bisa menunggu proses birokrasi anggaran yang lama karena penanganan dampak bencana bersifat mendesak.

Dody berharap, pemerintah memberikan pos anggaran khusus untuk dana tanggap darurat ini. Apalagi, permintaan bantuan kepada Kementerian PU terus berdatangan dari berbagai titik bencana, termasuk pembangunan hunian sementara di luar wilayah Sumatra.

"Saya berharap ada anggaran khusus yang Rp 4,3 triliun ini, karena per hari ini pun kami, misal BNPB masih minta tolong di Tegal, itu juga kami diminta bangun hunian sementaranya," tambahnya.

Ia menegaskan, jika Kementerian PU dipaksa menggunakan anggaran internal yang sudah dialokasikan untuk proyek lain, maka akan mengganggu target pekerjaan infrastruktur secara keseluruhan.

"Jadi kalau kami harus makan dari dalam agak berat untuk nanti kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat lain," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negarra (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas mengenai prahara tersebut. "Kalau kendalanya ada di Bappenas biar kami yang tanggung jawab," katanya di lokasi yang sama.