KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan rencana kenaikan anggaran di tahun depan lantaran ada dana pengalihan atau realokasi dari berbagai kementerian.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kementeriannya menerima tambahan anggaran sekitar Rp 6,5 triliun dari dana prasarana pendidikan dan ekonomi lainnya.

"Kalau pendidikan itu kayak sekolah di bawah Mendikbud dan universitas yang belum diselesaikan oleh Menristek. Sementara dana ekonomi lainnya ada dana prasarana pasar induk dari Kemdag, semua totalnya hampir Rp 6,5 triliun," ungkap Basuki kepada Kontan.co.id belum lama ini.

Bahkan untuk hal itu, Presiden akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus. Jadi, hal-hal yang sifatnya konstruksi dan pembangunan fisik ini dikoordinasikan oleh Kementerian PUPR.

Tujuannya, agar lebih koordinasi antar menteri makin erat, sehingga di tahun depan dengan uang yang ada pemerintah bisa menghasilkan dampak yang makin terlihat. Diharapkan juga bisa efisiensi dan bebas dari korupsi, sehingga hasilnya bisa sebesar-besarnya nyata dilihat masyarakat.

Kemudian, untuk di tahun depan Kementerian PUPR juga masih akan menyelesaikan proyek-proyek yang telah berjalan selama empat tahun terkahir. Alasannya, Basuki, di tahun depan sudah tidak ada proyek baru, kecuali bendungan. "Kalau di 2019 ada 48 bendungan yang dikerjakan," tambah dia.

Proyek-proyek yang dikerjakan tahun depan adalah proyek yang ditargetkan selesai di 2019 seperti Trans Papua, Tol Manado-Bitung, Tol Balikpapan-Samarinda, dan Trans Sumatra.

Tak hanya itu, proyek strategi nasional (PSN) yang telah ada juga kata Basuki, akan jalan terus. Disamping itu, Kementerian PUPR juga akan lebih memfokuskan ke belanja modal di tahun depan. "Jadi tahun besok belanja barang akan dialihkan lebih banyak dan sebanyak mungkin ke belanja modal," lanjut Basuki.

Hal itu sejalan dengan imbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang meminta untuk mengurangi belanja barang dan merelokasikan ke belanja prioritas. "Ada sekitar Rp 34,1 triliun dari pagu indikatif awal dari kementerian dan lembaga yang kami lakukan pendisiplinan," katanya.

Sekadar tahu saja, dalam RAPBN 2019 pemerintah setidaknya menganggarkan dana infrastruktur sebesar Rp 420,5 triliun. Angka itu naik Rp 10,1 triliun dibanding anggaran dalam APBN 2018 yang sebesar Rp 410,4 triliun.

Anggaran ini menjadi anggaran infrastruktur tertinggi selama pemerintahan Jokowi. Namun kenaikannya tak setinggi anggaran perlindungan sosial tahun depan.

"Pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan," kata Jokowi dalam Pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2019 di Gedung DPR MPR, Kamis (16/8).

Menurut Presiden, pada tahun depan, "Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162.000 hektare jaringan irigasi," tambahnya.

Namun, dalam situasi global yang bergejolak, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan pembiayaan infrastruktur tetap berkelanjutan ke depannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi