KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah (Sulteng), Banten, dan Lampung.

Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip build back better.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dari 1.317 bangunan yang rusak akibat gempa di NTB terdiri dari bangunan pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit, pasar dan bangunan lainnya, sebanyak 1.230 bangunan sudah terverifikasi untuk diperbaiki.

Bank DBS Indonesia Ungkap Alasan Pentingnya Berinvestasi di Tengah Ketidakpastian

Menurutnya, untuk fasilitas publik tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang ditangani oleh Kementerian PUPR sebanyak 517 fasilitas publik, dengan rincian yang sedang proses pembangunan sebanyak 145 dan 332 fasilitas publik sudah selesai dibangun.

"Sedangkan sisanya sebanyak 713 fasilitas publik dibangun oleh pihak lain seperti melalui CSR, Swadaya, dan sumbangan organisasi lainnya,” tutur Menteri Basuki dalam rilis, Kamis (24/1).

Sementara rehab dan rekon rumah yang rusak dilakukan secara gotong royong melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas) dengan model Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas). Dengan demikian masyarakat yang rumahnya rusak tidak hanya menjadi penonton. 

Dari hasil verifikasi BNPB sebanyak 75.138 rumah rusak berat dan telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati sebanyak 74.092 rumah. Masyarakat yang memilih membangun RISHA ada 3.873, Rumah Instan Kayu (RIKA) sebanyak 7.832, Rumah Instan Konvensional (RIKO) sebanyak 6.318, Rumah Cetak Indonesia (RCI) sebanyak 56, dan Rumah Instan Sederhana Baja (RISBA) sebanyak 333 unit. Dari total 18.412 unit, sudah dibangun sebanyak 4.670 unit dimana sebagian sudah selesai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News