KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan paket-paket kontraktual yang ditunda tahun ini akan menjadi prioritas di tahun depan.

"Penundaan paket-paket kontraktual yang ditunda tahun ini harus menjadi prioritas tahun 2021. Jadi bukan berarti dibatalkan, tetapi ditunda," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V yang dilakukan secara virtual, Senin (11/5).

Menurut Basuki, hal tersebut sesuai dengan keputusan sidang kabinet paripurna terkait RAPBN 2021 yang digelar dalam beberapa waktu yang lalu, di mana tahun depan pemerintah akan fokus pada pemulihan ekonomi dan meluncurkan program yang ditunda peluncurannya tahun ini.

Baca Juga: Ada pandemi Covid-19, Kementerian PUPR percepat program padat karya di 900 kecamatan

Kementerian PUPR memang melakukan penundaan sejumlah paket kontrakual yang belum lelang dan paket yang secara teknis dapat ditunda di tahun mendatang. Penundaan ini sebagai bagian dari realokasi anggaran Kementerian PUPR untuk penanganan Covid-19.

Adapun, Basuki menjelaskan,  nilai paket kontraktual yang ditunda tahun ini sebesar Rp 7,83 triliun. Bila dirinci, paket kontraktual yang ditunda berasal dari Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 2,46 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 1,60 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 3,59 triliun dan Ditjen Perumahan sebesar Rp 180 miliar.

Berbagai contoh paket kontraktual yang di tunda seperti rehabilitasi jaringan irigasi DI Baro Raya, Pidi, Penggantian jembatan Sp. Tohpati - Tjokroaminoto, Denasar, Penataan kawasan waterfront Kota Pariaman, Sumatera Barat dan paket kontraktual lainnya.

Tahun ini, anggaran Kementerian PUPR ditpotong sebesar Rp 44,58 triliun tahun ini, sehingga anggarannya tahun ini menjadi Rp 75,63 triliun.

Selain bersumber dari penundaan paket kontraktual, umber realokasi anggaran tersebut  berasal dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting, optimalisasi kegiatan non fisik yang bisa ditunda/dihemat, rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan tahun jamak, mengubah paket-paket single years menjadi multi years juga penyesuaian pagu proyek single years.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto