JAKARTA. Menteri BUMN, Rini Soemarno meminta kepada BPKP dan BPK untuk mengaudit proyek kereta cepat Jakarta- Bandung. Permintaan ini dia sampaikan di hadapan anggota DPD dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPD yang khusus digelar untuk mempertanyakan pembangunan proyek tersebut. "Silahkan, tidak ada yang aneh- aneh dalam proyek ini, silahkan," kata Rini akhir pekan ini. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung. Mereka bahkan meminta kepada pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut. Dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPD yang khusus digelar untuk mempertanyakan pembangunan proyek tersebut, M. Syukur, anggota DPD dari Jambi misalnya mengatakan, ada permasalahan yang harus dijelaskan sampai tuntas oleh pemerintah sebelum melanjutkan proyek tersebut. Salah satunya, mengenai biaya investasi proyek kereta cepat Jakarta- Bandung yang mencapai US$ 5,5 miliar atau jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyek kereta cepat Teheran- Isfahan hanya mencapai US$ 2,7 miliar. "Padahal kontraktor sama, panjangnya kabarnya lebih panjang di Iran," katanya Jumat (29/1). AM. Fatwa, anggota DPD dari Jakarta sementara itu mengatakan, pembangunan kereta cepat tidak sesuai dengan visi Indonesia. Kalau dilanjutkan, pembangunan kereta cepat justru akan memperlebar kesenjangan pembangunan. Rini mengatakan, pelaksanaan proyek kereta cepat sudah dilaksanakan secara transparan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Menteri Rini minta proyek kereta cepat diaudit
JAKARTA. Menteri BUMN, Rini Soemarno meminta kepada BPKP dan BPK untuk mengaudit proyek kereta cepat Jakarta- Bandung. Permintaan ini dia sampaikan di hadapan anggota DPD dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPD yang khusus digelar untuk mempertanyakan pembangunan proyek tersebut. "Silahkan, tidak ada yang aneh- aneh dalam proyek ini, silahkan," kata Rini akhir pekan ini. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung. Mereka bahkan meminta kepada pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut. Dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPD yang khusus digelar untuk mempertanyakan pembangunan proyek tersebut, M. Syukur, anggota DPD dari Jambi misalnya mengatakan, ada permasalahan yang harus dijelaskan sampai tuntas oleh pemerintah sebelum melanjutkan proyek tersebut. Salah satunya, mengenai biaya investasi proyek kereta cepat Jakarta- Bandung yang mencapai US$ 5,5 miliar atau jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyek kereta cepat Teheran- Isfahan hanya mencapai US$ 2,7 miliar. "Padahal kontraktor sama, panjangnya kabarnya lebih panjang di Iran," katanya Jumat (29/1). AM. Fatwa, anggota DPD dari Jakarta sementara itu mengatakan, pembangunan kereta cepat tidak sesuai dengan visi Indonesia. Kalau dilanjutkan, pembangunan kereta cepat justru akan memperlebar kesenjangan pembangunan. Rini mengatakan, pelaksanaan proyek kereta cepat sudah dilaksanakan secara transparan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
