BOGOR. Produsen otomotif Proton dan pengusaha tanah air Abdullah Makhmud Hendropriyono baru saja meneken kesepakatan kerja sama untuk memproduksi mobil nasional telah ramai diperbincangkan sejak akhir pekan lalu.

Meski dalam proses seremonial tersebut turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, tetapi ternyata pemerintah justru tidak menganggap rencana bisnis mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) itu untuk mewujudkan mobil nasional.

“Kalau dibilang mobil nasional yang bilang sapa. Itu sama. Silahkan saja,” kata Saleh Husein saat ditemui di Bogor, Senin (9/2).

Dukung KLHK dan WCD 2025, NHM Gelar Bersih-bersih bersama Mitra Lokal

Menurutnya siapa pun memiliki hak untuk menyebut barang apa yang diproduksinya. Bahkan politikus partai Hanura itu malah mencontohkan bisa saja di kemudian hari orang bermimpi untuk menjadikan sepeda miliknya menjadi sepeda dunia. Kata dia, proses penandatanganan MoU yang dilakukan kedua belah pihak di Malaysia kemarin murni merupakan urusan bisnis pihak swasta.

Dalam kesempatan itu ia menegaskan pemerintah tidak pernah pilih kasih terhadap industri otomotif di tanah air. Kata Saleh kalah memang setelah proses uji kelayakan yang akan dilakukan Proton rampung dan mereka memang berniat masih ke Indonesia mereka juga harus memenuhi syarat komponen local. Pemerintah akan mendorong agar kedepannya mereka bisa membangun pabriknya di Indonesia.

“Kita harus mendorong jumlah pabrikan disini,” tegasnya.

Sayangnya meski begitu, hingga kini belum pernah terjadi pembicaraan mengenai hal ini antara pemeritah dan kubu Proton. Menurut Saleh, Proton masih harus terlebih dahulu mengajukan izin ke BKPM untuk bisa mengantongi nomor identifikasi kendaraan bermotor dari Kemenperin.

“Kita tunggu saja,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News