JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Soyjan Djalil mengaku mendengar adanya wacana reshuffle atau perombakan kabinet jilid II di internal pemerintahan.

Kendati demikian, Sofyan menyadari bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Belum tahu, saya dengar memang, tetapi saya belum tahu sama sekali. Itu hak prerogatif Presiden. Enggak tahu, tanya sama Presiden," kata Sofyan Djalil seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (19/10/2015).

Menurut Sofyan, tak ada pembahasan terkait reshuffle dalam pertemuannya dengan Kalla pada pagi ini.

Ia mengaku hanya membahas upaya memperkuat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).

"Bicara masalah bagaimana memperbaiki dan memperkuat Bappenas supaya Bappenas bisa mengontrol supaya perencanaan efektif, berkualitas," sambung Sofyan.

Pembahasan antara Sofyan dan Kalla antara lain berkaitan dengan efektivitas perencanaan antarkementerian serta koordinasi perencanaan daerah dengan pusat.

"Sektor dengan sektor, sektor dengan regional. Daerah, misalnya, bagaimana perhubungan bikin pelabuhan, bagaimana jalan dibikin oleh PU, listrik dibikin oleh ESDM supaya pelabuhan itu jalan. Itu hubungan sektor dengan sektor. Nah, itu yang koordinasi adalah Bappenas," tutur Sofyan.

Wacana reshuffle jilid II muncul setelah Partai Amanat Nasional (PAN) berbalik mendukung pemerintah.

PAN berharap kadernya bisa masuk dalam Kabinet Kerja.

(Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto