KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah ekonom memproyeksikan inflasi nasional berpotensi meningkat pada tiga bulan terakhir 2026.

Lonjakan harga pangan akibat ancaman cuaca ekstrem El Nino, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak dunia, hingga gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan bencana alam di sejumlah daerah menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

Tekanan inflasi tersebut berpotensi membawa inflasi nasional mendekati atau bahkan melampaui batas atas sasaran inflasi Bank Indonesia (BI) dan pemerintah yang dipatok sebesar 3,5% pada akhir tahun ini.

Baca Juga: Prabowo Singgung Negara Lain Remehkan RI Soal Karhutla, Janji Bakal Buka Perusahaan

Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, kecenderungan inflasi hingga akhir 2026 mengarah pada batas atas target inflasi tersebut. 

"Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak, serta dampak El Nino terhadap harga pangan," ujar David kepada Kontan, Rabu (21/10/2026).

Sementara itu, ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty memproyeksikan inflasi pada akhir 2026 berada di kisaran 3,5%-3,7%.

Menurut Telisa, inflasi berpotensi mencapai 3,7% apabila tekanan harga masih berlanjut, terutama jika kondisi global belum mendukung stabilitas harga minyak dunia.

Selain itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh pemerintah juga berpotensi menambah tekanan inflasi hingga akhir tahun.

"Inflasi sebenarnya masih dalam rentang target BI yang 3,5%, tetapi ada kemungkinan ke 3,7% apabila kondisi ini terus bertahan dan kondisi global kurang mendukung dari sisi harga minyak. Jika pemerintah juga melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, inflasi bisa ke 3,7%," ujar Telisa kepada Kontan.

Di sisi lain, ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan inflasi pada akhir 2026 berada di kisaran 3,2%-3,6%.

"Saya memperkirakan inflasi pada akhir 2026 berada di kisaran 3,2% hingga 3,6%. Artinya, terdapat risiko inflasi menyentuh atau sedikit melampaui batas atas sasaran Bank Indonesia sebesar 3,5%," ujar Yusuf kepada Kontan.

Yusuf menjelaskan, tekanan inflasi hingga September 2026 sudah cukup tinggi. Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 3,28%, sedangkan secara tahun kalender mencapai 2,17%.

Tekanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,37%. Selain itu, kelompok transportasi mencatatkan inflasi 4,84%, sedangkan kelompok perawatan pribadi turut mengalami tekanan akibat kenaikan harga emas perhiasan.

Adapun inflasi inti masih relatif terkendali pada level 2,84%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga saat ini lebih banyak bersumber dari pangan dan energi, bukan akibat permintaan domestik yang terlalu kuat.

Memasuki tiga bulan terakhir 2026, Yusuf menilai risiko inflasi cenderung meningkat. Salah satu faktor yang perlu diwaspadai adalah cuaca ekstrem akibat El Nino yang berpotensi mengganggu produksi dan pasokan pangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya telah mengingatkan potensi dampak El Nino terhadap harga pangan bergejolak. Sementara itu, produksi beras pada periode Agustus-Oktober diperkirakan turun 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bencana alam yang melanda sejumlah daerah juga berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan sehingga menambah tekanan terhadap harga kebutuhan pokok.

Selain faktor cuaca, pola musiman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) turut berpotensi meningkatkan inflasi. Pada periode tersebut, permintaan terhadap pangan dan transportasi biasanya meningkat seiring dengan bertambahnya mobilitas masyarakat.

Tekanan juga datang dari pelemahan nilai tukar rupiah yang berada di sekitar Rp 18.000 per dollar AS. Pelemahan kurs berpotensi meningkatkan biaya impor dan harga bahan baku pangan, termasuk kedelai dan gandum.

"Risiko inflasi hingga Desember lebih condong ke atas. Kombinasi gangguan pasokan, kenaikan permintaan musiman, dan pelemahan kurs membuat tekanan harga perlu diwaspadai," jelas Yusuf.

Terkait persoalan BBM, Yusuf menilai dampak inflasi perlu dibedakan antara kenaikan harga resmi dan gangguan distribusi. Antrean BBM tidak serta-merta meningkatkan inflasi karena harga BBM bersubsidi dipastikan tidak naik hingga akhir 2026.

Meski demikian, gangguan distribusi tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung. Hal ini terjadi ketika konsumen terpaksa menggunakan BBM nonsubsidi dengan harga lebih mahal, sementara biaya distribusi barang juga meningkat.

Baca Juga: MSCI Bikin Harga Saham Anjlok, Harta Kekayaan 3 Orang Terkaya RI Hilang Rp 106 T

Di samping itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah berpotensi menambah tekanan inflasi.

Yusuf menilai, pemerintah perlu mengantisipasi risiko tersebut melalui penguatan pasokan dan distribusi pangan menjelang akhir tahun.

Pasalnya, kemampuan pemerintah menjaga ketersediaan bahan pangan menjadi faktor penting dalam menentukan realisasi inflasi hingga Desember.

Tekanan inflasi yang didominasi pangan juga perlu mendapat perhatian karena dampaknya tidak merata terhadap masyarakat. Rumah tangga menengah bawah mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar untuk membeli makanan sehingga kenaikan harga pangan dapat langsung mengurangi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan lainnya.

Inflasi pangan bergejolak yang telah mencapai sekitar 5% juga berpotensi melampaui pertumbuhan pendapatan riil sebagian pekerja, terutama mereka yang bekerja di sektor informal.

Tekanan terhadap daya beli rumah tangga tersebut tercermin dalam Survei Konsumen Bank Indonesia. Porsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi meningkat menjadi 74,9%, sedangkan porsi tabungan turun menjadi 15,4%.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan konsumsi dengan mengurangi tabungan, bukan karena mengalami peningkatan pendapatan. Pola ini berisiko berlanjut apabila tekanan harga kebutuhan pokok tidak segera mereda.

Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga menunjukkan perlambatan, dari 5,52% pada kuartal I 2026 menjadi 5,06% pada kuartal II 2026.

Memasuki kuartal III dan IV 2026, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berisiko tertahan di bawah 5%. Momentum Nataru, diskon transportasi, serta bantuan sosial diperkirakan dapat menahan perlambatan tersebut, tetapi dampaknya cenderung bersifat sementara.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat diperkirakan tetap memprioritaskan pembelian kebutuhan pokok sambil mengurangi pengeluaran non pokok, seperti hiburan, makan di luar rumah, dan barang tahan lama.

Karena itu, Yusuf menilai prioritas kebijakan pemerintah hingga akhir tahun perlu diarahkan pada pengendalian harga pangan, terutama beras, cabai, bawang, dan daging.

"Pemerintah juga perlu memastikan kelancaran distribusi BBM serta menyalurkan bantuan pangan secara tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang paling rentan," ujarnya

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, menjaga stabilitas harga pangan akan lebih efektif untuk melindungi daya beli masyarakat dibandingkan mengandalkan stimulus konsumsi yang bersifat musiman.

Baca Juga: Kadin Minta Pemerintah Benahi Regulasi dan Infrastruktur KEK untuk Tarik Investasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News