Jakarta. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian dan investasi dalam negeri. Walau demikian, sejauh ini masih belum banyak efek yang bisa dirasakan.

Presiden Joko Widodo mengatakan, implementasi pengampunan pajak atau tax amnesty dan paket-paket kebijakan ekonomi hingga jilid XIV telah direspon positif. "Kita sadar belum seluruhnya terimplementasi, tapi kita akan terus cari terobosan," kata Jokowi, Kamis (24/11).

Jokowi berjanji, kebijakan yang belum terselesaikan bakal segera dikebut. Pasalnya, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan sektor yang langsung berdampak kepada pelaku usaha. Beberapa sektor itu misalnya berkaitan dengan upah minimum, pusat logistik berikat, serta penurunan harga gas.

Jokowi bilang, perhitungan penurunan harga gas tersebut sudah dilakukan di tingkat menteri terkait dan menko perekonomian. Namun yang pasti, Jokowi mendorong penurunan harga gas untuk industri itu betul-betul dapat direalisasikan pada akhir tahun ini.

Hal lain yang disinggung Jokowi dalam upaya pengambangan infrastruktur ialah sekurititasi proyek yang telah dilakukan oleh badan usaha milik megara (BUMN) supaya dapat diambil alih oleh Swasta.

Pembangunan infrastruktur pendukung juga patut diperhatikan. Selama ini, konsentrasi masih lebih banyak di infrastruktur utama yang besar-besar. Padahal bila infrastruktur pendukung ini dapat dikembangkan maka bakal menimbulkan efek ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitar.

Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) Hilmi Panigoro mengatakan, tantangan sektor migas di Indonesia antara lain banyaknya perizinan yang harus dipenuhi. Setidaknya ada 289 perizinan yang harus dipenuhi mulai dari eksplorasi sampai produksi.

Dalam pengurusan perizinan itu setidaknya melibatkan 17 kementerian dan lembaga, dari pemerintah pusat hingga daerah. "Oleh karena itu perlu perlu perampingan dan penyederhanaan birokrasi," kata Hilmi.

Selain itu, harapan yang diminta oleh para pelaku usaha sektor energi adalah insentif fiskal untuk kegiatan eksplorasi dan kegiatan pengembangan energi. Penyediaan infrastruktur energi dan pendukung yang memadai.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Elvyn G. Masassya mengatakan, selama ini persoalan di jalur pelayaran laut adalah konektifitas yang masih terbatas. "Kalau bangun pelabuhan sedemikian hebat tapi akses tidak ada itu tidak bisa," kata Elvyn.

Besarnya dana untuk membangun pelabuhan tentu tidak dapat ditutup sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya pola baru, sehingga asing dan swsta dapat melakukan investasi sehingga memberikan nilai tambah. Oleh karena itu perlu ada beberapa kebijakan yang perlu di review.

Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI Achmad Baiquni mengatakan, persoalan di sektor riil yang terjadi di Indonesia adalah populasi dan struktur industri yang lemah. Banyaknya barang mentah yang diekspor tanpa harus dilakukan pengolahan lebih lanjut. Ketergantungan terhadap impor masih tinggi.

Direktur Utama Wijaya Karya (Wika) Bintang Perbowo mengatakan, masalah yang dihadapi oleh Indonesia kedepan adalah ledakan jumlah penduduk. Oleh karena itu bila tidak dapat ditangani dengan baik hal tersebut akan menimbulkan persoalan.

Saat ini telah banyak proyek yang dilakukan Wika dalam pengambangan infrastruktur dalam negeri. Beberapa proyek tersebut diantaranya ialah pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Meski tidak merinci, dalam proyek tersebut Wika mendapat porsi 35% dari nilai proyek sebesar Rp 27 triliun. "Kami mendapatkan pengalaman banyak pembangunan MRT elevated maupun underground, kami bersama-sama enginer mereka (Jepang)," kata Bintang.

Sementara itu, terkait dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, Bintang bilang bila saat ini proses pembebasan tanah sudah mencapai 85%. Diharapkan hingga akhir tahun dapat terselesaikan seluruhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto