KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji berpendapat pemerintah belum menunjukkan keseriusannya melindungi rakyat pertembakauan. Kondisi itu bisa dilihat dari berbagai produk hukum mulai dari undang-undang hingga surat edaran yang menutup ruang gerak sektor pertembakauan. Menurut Agus, berbagai produk hukum tersebut lambat laun akan mematikan kelangsungan hidup rakyat pertembakauan. Melemahnya ekonomi tembakau salah satunya karena faktor kenaikan cukai, dan dampaknya selalu negatif bagi rakyat pertembakauan. "Selama ini nasib ekonomi rakyat pertembakauan tidak pernah dipertimbangkan sebagai bahan kajian arah kebijakan. Di lain sisi, pemerintah lebih mendengarkan bisikan pihak asing sebagai bahan pembuatan kebijakan," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (25/3). Menyadari betapa beratnya beban petani tembakau akibat berbagai regulasi pemerintah, DPN APTI akan terus melakukan komunikasi dengan pihak kementerian/lembaga terkait untuk mengabarkan keadaan tembakau di lapangan, yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.
Merasa Kurang Didukung Regulasi, APTI Khawatirkan Serbuan Tembakau Impor
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji berpendapat pemerintah belum menunjukkan keseriusannya melindungi rakyat pertembakauan. Kondisi itu bisa dilihat dari berbagai produk hukum mulai dari undang-undang hingga surat edaran yang menutup ruang gerak sektor pertembakauan. Menurut Agus, berbagai produk hukum tersebut lambat laun akan mematikan kelangsungan hidup rakyat pertembakauan. Melemahnya ekonomi tembakau salah satunya karena faktor kenaikan cukai, dan dampaknya selalu negatif bagi rakyat pertembakauan. "Selama ini nasib ekonomi rakyat pertembakauan tidak pernah dipertimbangkan sebagai bahan kajian arah kebijakan. Di lain sisi, pemerintah lebih mendengarkan bisikan pihak asing sebagai bahan pembuatan kebijakan," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (25/3). Menyadari betapa beratnya beban petani tembakau akibat berbagai regulasi pemerintah, DPN APTI akan terus melakukan komunikasi dengan pihak kementerian/lembaga terkait untuk mengabarkan keadaan tembakau di lapangan, yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.