KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lantaran investor PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yaitu PT Intra Asia Corpora akan menguasai 88% kepemilikan saham, penyelamatan Merpati akan diupayakan melalui jalur privatisasi. Menebus 88% kepemilikan Intra Asia siapkan Rp 6,4 triliun.

"Merpati ini kan BUMN, kalau dia mau aksi korporasi ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Sementara dalam proposal perdamaian dalam PKPU ada investor, kalau sudah masuk jadi pemegang saham mayoritas. Kalau seperti itu artinya privatisasi, ada lagi regulasi-regulasi yang mengatur," kata Henry saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (14/11).

Dari proposal perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Merpati diketahui dengan masuknya Intra Asia yang menggenggam 88% kepemilikan, maka kepemilikan negara di Merpati akan terdilusi hingga hanya 0,01%

Sehingga struktur kepemilikan saham Merpati akan menjadi seperti ini: saham Seri A akan dipegang Pemerintah sebanyak 1.905.408 atau setara Rp 1,90 triliun atau sebanyak 0,01%. Kemudian ada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) pegang 59.088 lembar saham senilai Rp 59,08 miliar atau setara 0,0004% kepemilikan.

Kemudian saham Seri B akan dimiliki oleh Kreditur Separatis Merpati dalam PKPU. Ketentuan ini sendiri merupakan, salah satu cara Merpati menunaikan utang-utangnya kepada kreditur dalam PKPU alias dengan cara Debt to Equity Swap.

Kreditur separatis akan menggenggam 134.747.881 saham senilai Rp 2,45 triliun atau setara 8,23% kepemilikan. Sementara, saham Seri C akan dimiliki kreditur konkuren sejumlah 59.743.163 atau senilai Rp 2,17 triliun dengan persentase 3,65%.

"Mitra strategis (Intra Asia) akan memiliki 1.440.674.400 saham atau dari Rp 6,4 triliun suntikan modalnya atau setara 88% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor di dalam Perusahaan," tulis Direktur Utama Merpati Kapten Asep Ekanugraha dalam proposal.

Sebelumnya, Rizky Dwinanto, Kuasa Hukum Merpati dari Kantor Hukum ADCO Attorney at Law kepada Kontan.co.id sempat menyebut, Intra Asia telah menerbitkan security bond senilai Rp 250 miliar untuk membuktikan keseriusannya jadi penyelamat Merpati.

Asal tahu, dalam proses PKPU Merpati terhitung punya tagihan jumbo yaitu senilai Rp 10.95 triliun. Rinciannya terdiri dari kreditur preferen (prioritas) senilai Rp 1,09 triliun, kreditur separatis (dengan jaminan) senilai Rp 3,87 triliun, dan kreditur konkuren (tanpa jaminan) senilai Rp 5,99 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto