KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kisruh impor beras masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Beberapa pihak tak menyetujui adanya impor beras, sementara ada pula yang berpendapat impor ditujukan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP).

Tahun ini, pemerintah memberikan izin impor beras kepada Perum Bulog sebanyak 2 juta ton. Impor beras ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebanyak 500.000 ton, tahap kedua sebesar 500.000 ton, dan tahap ketiga sebesar 1 juta ton.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun menegaskan, pihaknya hanya bertugas mengeluarkan surat penugasan kepada Bulog untuk melakukan impor berdasarkan ketentuan impor yang berlaku. Sementara keputusan impor dan besar beras yang diimpor ditetapkan lewat rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Rakortas tersebut pun dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Direktur Utama Bulog juga Deputi Kementerian BUMN.

Menurut Enggar, sejak Juli hingga Agustus tahun lalu, stok terus menurun. Sementara, parameter yang disepakati pemerintah adalah stok beras Bulog dan volume beras di Cipinang. "Kalau stok Bulog di bawah 1 juta ton dan/atau kenaikan harga di atas 10%, berarti stok beras pada posisi rawan. Wakil Presiden menyampaikan itu di dalam rapat. Itu diterima dan disetujui," tutur Enggar kepada media, di Bandung, Jumat (14/9).

Stok beras pun terus turun hingga Desember 2017. Karena itu, akhirnya pada Januari 2018 dalam putusan rakortas, pemerintah menetapkan impor beras tahap pertama sebesar 500.000 ton. Setelah dievaluasi, pada Maret 2018, pemeritah kembali memutuskan menambah impor beras 500.000 ton. Pada April 2018, melihat kondisi yang terjadi, pemerintah kembali menambah izin impor sebanyak 1 juta ton. Dengan begitu, total izin impor beras sebanyak 2 juta ton.

Enggar menambahkan, bila beras impor tidak masuk pada Februari, maka Bulog pun akan mengalami defisit beras. Padahal, Bulog masih memiliki kewajiban untuk menyalurkan rastra.

Hal senada pun disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Menurutnya, bila impor tak dilakukan, maka stok CBP Bulog hanya sebesar 800.000 ton. Sementara, stok CBP yang ideal adalah 1 juta ton. Dia melanjutkan, bila impor tak dilakukan, maka harga beras akan terus melonjak.

Sementara itu, dari izin impor yang didapatkan Bulog, Bulog hanya akan merealisasikan impor sebanyak 1,8 juta ton. Dari target tersebut, hingga Kamis (20/9) Bulog sudah merealisasikan impor sebanyak 1,4 juta ton. Direktur Utama Bulog Budi Waseso menekankan, belum ada beras eks-impor yang sudah dikeluarkan dari gudang.

Dengan tambahan impor tersebut, stok CBP yang ada di Bulog berkisar 2,4 juta ton. Budi menyampaikan, pihaknya juga sudah berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah/beras dari dalam negeri.

Budi menjelaskan, saat ini gudangnya sudah penuh. Pasalnya, gudang Bulog hanya mampu menampung beras sebanyak 2,2 juta ton. Dia bilang, kapasitas gudang sebesar 4 juta ton hanya kapasitas yang tertulis di atas kertas. Bahkan, pihaknya harus meminjam dan menyewa gudang.

Melihat stok yang ada saat ini, ditambah dengan beras impor sebesar 400.000 ton yang akan masuk pada Oktober dan serapan dalam negeri yang masih akan dilakukan hingga akhir tahun, Budi pun memperkirakan, Bulog akan memiliki stok CBP sebanyak 3 juta ton. Melihat angka ini, Budi pun menganggap Bulog sudah tak perlu merealisasikan seluruh izin impor yang diberikan.

"Kalau memang tidak perlu impor ya jangan dipaksakan impor karena bebannya ke Bulog dan negara lagi. Bagaimana mungkin saya harus menyewa lagi," ujar Budi saat melakukan konferensi pers, Kamis (20/9).

Beberapa pihak pun setuju tak perlu ada tambahan impor selain izin impor yang diberi. Pengamat pertanian Khudori misalnya mengatakan, bila impor beras ini ditambah maka Bulog akan kesulitan menyalurkan beras yang ada di tahun mendatang. Apalagi, tahun depan Bulog sudah tak menyalurkan rastra. Karena itulah, selain menugaskan Bulog untuk menyerap beras, pemerintah pun harus memikirkan outlet penyaluran Bulog, sehingga Bulog tak merugi.

Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas menambahkan, impor beras untuk sementara ini sudah cukup, karena stok akhir beras di Perum Bulog diperkirakan sudah cukup hingga masa panen berikutnya.

Dwi berpendapat, impor memang akan selalu merugikan petani. Namun, masalah impor ini tak perlu menjadi sebuah perdebatan. Mengingat ada hal penting lain yang harus dijadikan pertimbangan.

Darmin pun mengatakan, impor beras ini seharusnya tak lagi diributkan mengingat keputusan ini sudah ditetapkan sejak berbulan-bulan yang lalu. Apalagi, tak ada keputusan menambah impor lain selain izin impor 2 juta ton yang telah diberikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat