KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilaksanakan sejak 3 Juli lalu memberi dampak bagi risiko gagal bayar (NPL) di industri jasa keuangan. Namun tampaknya, industri fintech p2p lending masih mampu menjaga tingkat NPL dengan mitigasi risiko yang dilakukan. Sejatinya, NPL fintech lending di tahun masih terjaga dibandingkan tahun lalu mengingat data OJK Juni 2021 menunjukkan berada di level 1,53%. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana NPL fintech lending masih sebesar 6,13%. Chief Marketing Officer KoinWorks Jonathan Bryan bilang, ada pergerakan NPL di KoinWorks yang jika dilihat secara kuartalan belum stabil. Ia bilang pada Juli posisi NPL perusahaan berada di level 1,2% sedangkan jika melihat data perusahaan di website resminya, NPL mereka di bulan Juni ada di level 1,16%.
“Ada sedikit bumpy, memang naik turun kalau kita lihat secara kuartalan. Namun kalau lihat secara tahunan, bisa dikatakan cukup stabil,” ujar Jonathan kepada KONTAN, akhir pekan lalu.
Baca Juga: Hingga Juni 2021, Investree salurkan pinjaman Rp 7,3 triliun Jonathan mengaku pandemi dan PPKM sedikit berpengaruh pada pergerakan NPL di perusahaan. Namun, pihaknya terus melakukan penyesuaian dari segi assessment kredit dan menyasar target pelaku UMKM yang berjualan secara digital seperti para pedagang di instagram, e-commerce, website sampai kepada food delivery. “Mereka merupakan salah satu key market kami, karena penjualan mereka tetap bisa naik dengan adanya pandemi atau PPKM,” imbuh Jonathan. Dengan segmen pasar yang mereka sebut sebagai Digital SME itu, Jonathan masih melihat NPL Koinwork masih bisa terjaga mengingat target pasar dari pelaku Digital SME masih memiliki kinerja positif di masa pandemi seperti ini. Hal itu seiring dengan integrasi KoinWork dan ekosistem digital SME yang sudah terjalin kuat. Asal tahu saja, sejak berdiri hingga paruh pertama tahun ini, KoinWorks telah menyalurkan pinjaman sebanyak Rp 5,05 triliun. Sedangkan di tahun ini saja, akumulasi penyaluran pinjaman mereka telah mencapai Rp 1,59 triliun. Pemain fintech lending lainnya, Amartha, turut menerapkan strategi yang lebih ketat dari tahun sebelumnya dalam menghadapi PPKM yang berlaku mulai Juli lalu. Perusahaan melakukan diversifikasi portofolio ke lebih banyak mitra di luar Pulau Jawa, membangun sistem pembayaran secara online dan meneruskan perbaikan dari sisi skor kredit. “Melalui strategi ini, Amartha berhasil mempertahankan tingkat NPL sebesar 0.07% untuk seluruh pencairan setelah Juni 2020,” ujar Hadi Wenas selaku Chief Commercial Officer Amartha. Ke depan, pihaknya terus berusaha untuk menjaga konsistensi TKB 90 di angka 99,80%. Wenas bilang kalau Amartha akan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan sensitif dengan perkembangan Covid-19.
Baca Juga: Per Juni 2021, outstanding pinjaman online capai Rp 23,38 triliun Sepanjang 2021 sampai Juli lalu, Amartha juga telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 1,07 triliun atau tumbuh 34,61%. Pada periode sama sebelumnya, Amartha hanya menyalurkan pinjaman sebesar Rp 702,6 miliar. Terakhir, ada Modal Rakyat yang mengatakan bahwa NPL Modal Rakyat tidak terpengaruh secara signifikan oleh adanya aturan PPKM di bulan Juli lalu. Hal ini mengingat borrower di Modal Rakyat merupakan borrower yang bergerak di sektor industri yang tidak terpengaruh dengan PPKM, seperti logistik, distributor FMCG, dan perusahaan IT. “Masih cukup stabil, kami selalu menjaga level NPL di bawah 0,5 % dan ke depan pasti bisa kami jaga dengan baik, karena proses analisa risiko yang telah kami lakukan di awal,” ungkap CEO Modal Rakyat Hendoko Kwik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi