Meski Cetak Rekor, Cadangan Devisa Indonesia Masih Rentan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 150,2 miliar pada akhir bulan Agustus 2024. Ini merupakan rekor tertinggi cadangan devisa Indonesia.

Ekonom menilai posisi cadangan devisa masih cukup rentan karena banyak ditopang dana-dana asing.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto melihat cadangan devisa masih cukup rentan lantaran kenaikan pada akhir Agustus 2024 tersebut ditopang dana asing yang masuk ke portofolio, seperti Surat Berharga Negara (SBN), saham maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Hal itu yang membuat Bank Indonesia (BI) masih menahan tingkat suku bunga. "Meski rupiah menguat dan dibanjiri capital inflow serta inflasi yang rendah, BI masih akan menahan kebijakan suku bunganya pada bulan ini," ujarnya kepada Kontan, Jumat (6/9).

Menurut Mydral BI masih mementingkan stabilitas moneter dengan suku bunga yang tetap terjaga. Hal itu diharapkan asset investasi Indonesia dapat tetap menarik di mata investor global.

"BI juga mempertimbangkan kenapa masih tetap stay di level BI Rate 6,25%, karena dari sisi pertumbuhan kredit juga masih tumbuh tinggi dan dapat dilihat juga dari sisi pertumbuhan ekonomi juga masih bisa mampu tumbuh di atas 5%," ungkapnya.

BI saat ini relatif berjaga-jaga untuk melakukan stabilitas moneter dengan tetap menjaga suku bunga di level 6,25% di tengah kondisi money inflow, terutama dari sentimen terkait dengan ekspektasi penurunan bunga The Fed.

Adapun BI mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2024 sebesar US$ 150,2 miliar. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada posisi akhir Juli sebesar US$ 145,4 miliar.

Menurut BI meningkatnya cadangan devisa Indonesia ini didorong oleh penerimaan pajak dan jasa, penerimaan devisa migas, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

Posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2024 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.