KONTAN.CO.ID - Kuala Lumpur. Pemerintah Malaysia memastikan tetap melarang warga negara Israel masuk wilayahnya. Malaysia tidak akan mengubah kebijakan tersebut meski ditekan pihak luar, khususnya Amerika Serikat (AS).

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pemerintahannya tidak akan mengubah kebijakan yang melarang warga negara Israel memasuki wilayah Malaysia, meski mendapat tekanan dari sejumlah anggota Kongres AS.

Anwar menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas kritik sejumlah legislator AS yang menilai kebijakan Malaysia bertentangan dengan hukum internasional dan meminta pemerintah AS meninjau kembali hubungan keamanan serta ekonomi dengan Negeri Jiran.

"Saya ingin menanggapi para anggota parlemen AS yang menyatakan bahwa Malaysia telah melanggar hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sejauh yang kami ketahui, kebijakan ini telah diterapkan Malaysia selama puluhan tahun," ujar Anwar, dikutip dari The Star, Kamis (23/7/2026).

Anwar menegaskan larangan tersebut diberlakukan terhadap warga negara Israel, bukan berdasarkan agama Yahudi.

Menurut dia, sikap Malaysia didasarkan pada penolakan terhadap kebijakan pemerintah Israel yang dinilai melakukan pendudukan, kekerasan, dan pelanggaran terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza.

"Kami menentang kehadiran warga negara Israel di sini, bukan orang Yahudi, melainkan warga negara Israel," kata Anwar.

Baca Juga: ECB Tahan Suku Bunga, Peluang Kenaikan pada September Masih Terbuka

Dipicu Desakan Anggota Kongres AS

Pernyataan Anwar muncul setelah delapan anggota Kongres AS mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio agar menjelaskan langkah yang akan diambil terhadap Malaysia.

Para anggota Kongres tersebut terdiri dari Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman, dan Jake Auchincloss.

Mereka menilai pernyataan Anwar mengenai rencana mendeportasi warga negara Israel yang memiliki kewarganegaraan ganda perlu mendapat perhatian pemerintah AS.

Dalam surat tersebut, para legislator juga menyinggung kerja sama keamanan antara kedua negara, termasuk program International Military Education and Training (IMET) yang selama ini memberikan pelatihan profesional bagi personel militer Malaysia.

Tonton: Makin Agresif, AS Kerahkan Bomber Kelas Berat B-1 ke Iran

Terkait Komunitas Teknologi di Johor

Kontroversi bermula setelah pemerintah negara bagian Johor meminta penyelidikan terhadap Network School, sebuah komunitas teknologi yang beroperasi di kawasan Forest City.

Permintaan tersebut muncul setelah beredar klaim bahwa terdapat warga negara Israel berkewarganegaraan ganda yang tinggal di kawasan tersebut.

Menanggapi tekanan dari Washington, Anwar menilai langkah sejumlah anggota Kongres AS merupakan bentuk intimidasi terhadap pemerintah Malaysia.

"Mereka harus memahami bahwa ini adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Penentangan kami terhadap Israel didasarkan pada tindakan penjajahan, penindasan, dan pembunuhan yang terus terjadi terhadap rakyat Palestina," tegasnya.

Malaysia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan telah lama menerapkan kebijakan yang membatasi masuknya warga negara Israel ke wilayahnya. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari posisi konsisten Malaysia dalam mendukung perjuangan Palestina di forum internasional.

Sumber: https://www.kompas.com/global/read/2026/07/23/201100170/ditekan-as-karena-warga-israel-dilarang-masuk-malaysia-anwar-ibrahim-ogah.